TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Buntut ditemukannya bantuan beras berkutu dan tidak layak dikonsumsi di Kotamobagu, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo di kantor DPRD Selasa 30 Juni 2020. Aksi demo itu, para mahasiswa menuntut sejumlah point terkait penanganan Covid-19 di Kotamobagu.
Sebelum diterima para anggota DPRD, para mahasiswa sempat berorasi di pintu masuk kantor. Mereka menuntut agar beras bantuan yang dibagikan kepada masyarakat penerima, untuk diganti karena berkutu dan tidak layak dikonsumsi.
Menariknya dalam aksi demo itu, para mahasiswa membawa karton dengan gambar karikatur mirip Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tatong Bara-Nayodo Koerniawan. Selain itu, ada karton bertuliskan Beras Rusak Bukan Untuk Rakyat. Beras Busuk di Negeri Penghasil Pangan.
Koordinator lapangan aksi demo Ali Saiful dalam orasinya, mengecam kebijakan pemerintah TB-NK dalam penanganan Covid 19. Mereka menilai TB-NK tidak serius dalam penyaturan bantuan terkait penanganan Covid-19 di Kotamobagu. Itu terbukti dengan ditemukannya beras berkutu dan tidak layak dikonsumsi.
“Kami meminta ganti rugi semua beras yang ada dalam bantuan,” tegasnya.
Selain membawa karton bergambar karikatur mirip Walikota dan Wakil Walikota, para mahasiswa juga menghadirkan aksi Teatrikal. Aksi Teatrikal itu, dengan merantai di kaki sebagai bentuk pembungkaman terhadap kasus pembagian bantuan yang terjadi di Kotamobagu.
Sekira dua menit berorasi di depan pintu masuk kantor DPRD, para mahasiswa disruh masuk. Namun mereka hanya bertahan di depan pintu ruangan.
Sejumlah anggota DPRD Kotamobagu, seperti Syarif Mokodongan (Nasdem), Anugerah Begie Chandra Gobel (PAN), Agus Suprijanta (Hanura) dan Rewi Daun (Hanura) tampak menjemput para mahasiswa.
Tampak para anggota Kepolisian dari Polsek Kotamobagu dan Polres dan dari Satpol PP ikut mengawal jalannya aksi tersebut.
Tawaran para anggota DPRD untu mempersilahkan masuk para ditolak para mahasiswa, dengan alasan karena tidak dihadiri jajaran pemerinta daerah.
“Kami ingingkan, kehadiran kami di sini untuk segera menghadirkan pihak Pemkot,” tegas Saiful.
Buntut dari penolakan itu, terjadi adu argumentasi dengan para angota DPRD, dan akhirnya mahasiswa memutuskan meninggalkan kantor DPRD.
Dari aksi itu ada Sepuluh tuntutan mereka.
1.Meminta ganti rugi beras yang ada dalam bantuan.
2. Transparansi anggaran
3.Rapid test harus ada kejelasan pasti
4. Rapid tes disubsidi, jika point 3 tidak terpenuhi
5. Usulan untuk bantuan UMKM
6. Berikan subsidi bagi pelajar SD/SMP
7. Menggratiskan surat keterangan sehat.
8. Tarik kembali imbauan masalah Covid-19 yang tidak sesuai
9. Pemerataan bantuan BLT dan BST
10 Menyederhanakan prosedur administrasi surat keterangan perjalanan.
Desak Pansus
Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu Syarif Mokodongan memberikan apresiasi kepada para mahasiswa. Menurut Ketua DPD Nasdem Kotamobagu ini, langkah yang dilakukan mahasiswa ini, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
“Tentu sebagai wakil rakyat, memberikan apresiasi dengan langkah yang dilakukan para mahasiswa. Ini bentuk masukan kepada kami agar fokus menuntaskan persoalan yang terjadi di masyarakat,” kata Syarif usai menerima para mahasiswa.
Menurutnya, sejak awal Fraksi Nasdem di DPRD, mendorong untuk pembetukan pansus terkait dengan penanganan Covid-19. Mulai dari penggunaan dana hingga penyaluran bantuan.
Hingga saat ini baru dua fraksi yang telah memasukan surat usulan pembentukan Pansus. Yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura.
“Yang pasti, DPRD yang memiliki fungsi pengawasan tetap fokus dalam mengawasi pengunaan dana Covid 19 serta bantuan yang disalurkan, “ kata Syarif. (*)
