TOTABUAN.CO — Myanmar bisa menarik pelajaran dari Indonesia yang muncul sebagai negara demokratis setelah 32 tahun berada di bawah kekuasaan otoriter Soeharto, kata seorang eksekutif negara itu dalam kunjungannya ke redaksi.
Indonesia bisa menjadi panduan Myanmar untuk membangun politik dan ekonomi negara tersebut yang selama setengah abad berada dalam cengkeraman militer, kata Aik Htun, ketua Shwe Taung Group, yang membawahi pembangunan properti dan proyek-proyek konstruksi besar di Myanmar.
“Pemerintah baru kami berharap bisa membangun demokrasi di negara kami,” kata Aik.
“Kami melihat ke Indonesia. Seperti yang kami katakan, Indonesia mirip Myanmar, kami punya banyak pengalaman dan rakyat lebih bersemangat.”
Myanmar telah membuka dirinya pada dunia setelah lima dekade dikuasai junta militer. Pemerintahan sipil dibentuk pada 2011 dan menerapkan serangkaian langkah reformasi termasuk mengizinkan investasi asing di negara itu guna membantu pendanaan pembangunan jalan dan gedung-gedung.
Salah satu proyek Shwe Taung Group adalah menyokong Kementerian Tenaga Listrik menuntaskan proyek Yeywa Hydropower, yang meningkatkan pasokan listrik di banyak tempat di negara itu. Kelompok usaha ini juga memiliki bisnis bioskop, pusat perbelanjaan dan sebuah stasiun radio.
“Semua bisnis kami membantu pembangunan infrastruktur dan meningkatkan standar hidup rakyat. Kami membangun jalan raya, pembangkit listrik, dan juga pusat perbelanjaan untuk meningkatkan standar hidup rakyat,” kata Aik.
“Kami akan terus membangun infrastruktur di Myanmar yang baru dimulai sekarang. Kami butuh banyak infrastruktur sekarang, misalnya subway (jaringan kereta api bawah tanah) dan jalan raya. Itu rencana kami.”
Aik mengatakan membuka perkeonomian Myanmar dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur bisa menarik lebih banyak investor asing. Dia menambahkan Shwe Taung Group juga bisa belajar dari Lippo Group, yang menjalankan beragam bisnis dari properti, kesehatan, media hingga telekomunikasi.
“Kami juga mengundang banyak investor asing untuk infrastruktur. Lippo Group sangat berpengalaman, kami ingin sebagian pengalaman Lippo Group itu bisa dipakai untuk membangun negara kami,” kata Aik.
Myanmar menerapkan regulasi baru bagi investasi asing yang membuka pintu bagi investor bukan hanya dari Asia tapi juga negara-negara Barat.
“Sejak 2011, iklim ekonomi Myanmar telah berubah. Pemerintah sipil melakukan reformasi bisnis dan ekonomi. Juga reformasi di bidang investasi asing. Undang-undang investasi asing menarik lebih banyak investor.”
Sumber : beritasatu.com