TOTABUAN.CO — Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diyakini tidak mampu menyelesaikan persoalan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) selagi tidak ada pembenahan di sektor transportasi.
Gde Pradnyana, Sekretaris SKK Migas menegaskan, untuk mengatasi beban subsidi BBM, solusi yang ditempuh pemerintahan sebelumnya adalah menggenjot produksi dan menaikan harga BBM. Namun terbukti kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah.
“Tahun 2012 pemerintah (SBY) sudah menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 ke Rp 6.500 per liter, tapi ternyata beban subsidi tetap saja membengkak,” kata Gde dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2014).
Pemerintah juga telah menaikkan tarif tegangan listrik (TTL), namun lagi-lagi subsidi listrik terus membengkak. Menurut Gde, hal tersebut akan terus terulang selama akar permasalahannya tidak ditangani, yakni “konsumsi energi berkeadilan”. “Persoalan di hilir tidak bisa dicarikan solusinya di hulu,” ucap dia.
Gde menuturkan, lebih dari 90 persen BBM bersubsidi diserap oleh sektor transportasi. Dari sini, dia memastikan, penyediaan transportasi menjadi kunci mengurangi beban subsidi BBM. Sayangnya, selama ini masalah transportasi nyaris tanpa perlindungan dari pemerintah dan diserahkan ke swasta.
Pola kebijakan liberal seperti itu, menurut Gde, tidak cocok dengan Indonesia. Dia berharap pemerintah bersedia merealokasikan subsidi dari subsidi BBM pada penyediaan transportasi murah dan mudah (affordable dan accessible).
“Di Eropa dan Cina, pemerintah menyubsidi transportasi umum secara besar-besaran, sementara angkutan pribadi dibatasi dan konsumsi energi dikenakan “carbon-tax”. Ini yang saya maksud “konsumsi energi yang berkeadilan”,” jelas alumnus ITB itu.
Gde yakin, Presiden baru Joko Widodo memahami betul pentingnya penyediaan transportasi murah dan mudah. Gde bilang, Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta waktu itu berkali-kali mengatakan, pembangunan transportasi haruslah memfasilitasi orang, bukan memfasilitasi mobil.
“Pemikiran-pemikiran beliau ini yang membuat saya menaruh kepercayaan besar pada Jokowi. Saya yakin legasi terbesar Jokowi dalam lima tahun pemerintahannya adalah menghapus subsidi BBM. Dan saya yakin hal itu bisa dilakukan,” tandas Gde.
Sumber: kompas.com
