TOTABUAN.CO — Pemerintah diminta melakukan proses seleksi secara terbuka dengan melibatkan DPR dalam memilih direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Tujuannya, publik bisa mengetahui kualitas dan kebijakan yang akan diambil PLN di masa depan.
“Kami tidak ingin pemerintah asal pilih orang, apalagi jika orang tersebut berasal dari luar PLN yang tidak memahami kondisi PLN. Kami akan menolak,” kata pengamat kelistrikan yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P) Okky Setiawan kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dirut PLN Nur Pamudji sudah mengajukan pengunduran diri kepada pemerintah sejak akhir 2013. Nur Pamudji menjabat sebagai dirut PLN pada 1 November 2011 menggantikan Dahlan Iskan pada 19 Oktober 2011 yang dilantik sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari Kementerian BUMN, diperoleh informasi bahwa pemerintah bakal merombak jajaran direksi PLN lantaran masa jabatan para direksi PLN akan habis. Terdapat sembilan direksi, termasuk jabatan direktur utama yang masa jabatannya akan habis pada 23 Desember 2014.
Menurut Okky, sebagai BUMN kelistrikan, PLN berada di bawah tiga kementerian yakni Kementerian BUMN, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan. Mengingat peran PLN demikian strategis sebagai satu-satunya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pasokan listrik di Tanah Air, maka menurut Okky, pemerintah tidak bisa sembarangan menempatkan orang sebagai dirut.
Tantangan di sektor ketenagalistrikan menurut dia sangat berat. Tahun 2015, kata Okky, Indonesia menghadapi ancaman krisis listrik karena kurangnya pasokan yang tidak mampu memenuhi permintaan listrik yang terus bertumbuh. “Tidak akan ada pembangunan atau kegiatan investasi apapun jika tidak didukung oleh tersedianya pasokan listrik yang memadai,” tegasnya.
Okky mengungkapkan, dirinya mendapat informasi bahwa pemerintah sudah menyiapkan dirut PLN yang berasal dari kalangan perbankan. Padahal, kata Okky, permasalahan yang ada di tubuh PLN sangat kompleks dan dinamis.
“Yang saya khawatirkan bahwa nantinya PLN ini akan ‘dijual’ ke pihak luar, dengan alasan untuk menyehatkan keuangan PLN yang selama ini dinilai terus merugi. Kalau ini terjadi, saya mewakili jutaan pelanggan akan melakukan demo besar-besaran,” tegas Okky.
Sebenarnya, kata Okky, untuk mengejar ketinggalan pembangunan pembangkit yang selama ini mandeg, pemerintah hanya perlu merealisasikan rencana penawaran umum saham perdana (Initial public offering/IPO) anak perusahaan PLN yakni PT Indonesia Power yang terus tertunda.
Untuk mengisi posisi dirut PLN, menurut Okky, di kalangan internal PLN banyak tenaga muda dan mumpuni, selain kalangan senior yang merupakan mantan pejabat PLN. “Jadi, tidak perlu pemerintah mengambil dari kalangan eksternal,” katanya.
Disinggung mengenai tugas yang harus dilakukan dirut PLN yang baru nantinya, menurut Okky, pertama adalah mengidentifikasi struktur pelanggan dalam 5-10 tahun ke depan, berapa jumlah pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial. “Dengan demikian, PLN bisa menempatkan kebijakan tarif, pembangunan pembangkit, sesuai dengan kebutuhan yang ada,” kata dia.
sumber : beritasatu.com
