TOTABUAN.CO — Bank Indonesia terus mendorong kegiatan perekonomian Indonesia agar terus berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan akses keuangan inklusif/financial inclusion.
“Keuangan inklusif merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas keuangan,” ujar Deputi Gubernur Bidang III Bank Indonesia, Halim Alamsyah di Surabaya, Jumat (7/11).
Halim menambahkan, Bank Indonesia berupaya menyusun strategi peningkatan akses keuangan komprehensif yang dinamai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam menyusun strategi itu, BI bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
“Implementasi SNKI memerlukan dukungan berbagai pihak yaitu kementerian, industri atau lembaga terkait serta sektor pribadi (private sector). Hal ini dilakukan agar program keuangan inklusif yang telah berjalan pada masing-masing instansi dapat berkolaborasi dan bersinergi,” terangnya.
Dalam kerangka SNKI, lanjut Dia, komitmen Bank Indonesia dituangkan dalam pelaksanaan program-program keuangan inklusif. Program itu antara lain, Program Edukasi Keuangan yang bersifat nasional dan komprehensif. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan.
Kemudian, lanjut Halim, pihaknya juga meningkatkan pemanfaatan Tabungan yang bertujuan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui penyediaan tabungan murah.
“Kami juga mendorong akses masyarakat di remote area terhubung dengan layanan keuangan melalui implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk agen individu,” sambungnya.
Halim menuturkan pihak BI juga mengembangkan program Goverment to Person (G2P) melalui ujicoba penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial menggunakan uang elektronik.
“Proyek Financial Identity Number (FIN) juga terus dikembangkan untuk mengurangi assymetric information,” imbuhnya.
“Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran utama dalam kerangka program keuangan inklusif. Menurutnya, UMKM perannya sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia,” beber Halim.
Dia menjelaskan bahwa UMKM merupakan kontributor utama Product Domestic Bruto (PDB) sekitar 57,84 persen dan kemampuan menyerap 97,2 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Untuk itu, BI melakukan pemberdayaan UMKM untuk mengentaskan kemiskinan.
sumber : merdeka.com
