TOTABUAN.CO – Indonesia dianggap dua langkah tertinggal dari Filipina. Hal ini terkait dengan lamanya proses kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS).
“Kita selangkah atau dua langkah tertinggal dari Filipina. Apalagi ngomongin soal KPS,” kata Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto di kantornya, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurutnya, semestinya sudah saatnya Indonesia lebih cepat bergerak ke depan, terutama dalam pengadaan tanah. Sebab, pengadaan tanah seringkali prosesnya cukup lama.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Infrasturktur Zulnahar Usaman menuturkan bahwa selama ini pengadaan tanah sendiri hanya melibatkan pemerintah, bukan pelaku usaha swasta.
“Mungkin nanti pembebasan ini lebih dimudahkan. Selama ini kan pemerintah terlibat. Tapi sekarang swasta mungkin dilibatkan,” kata Zulnahar.
Dengan adanya keterlibatan swasta, dianggap proses pembebasan tanah akan berlangsung dengan cepat. Sebab, pihak swasta lebih mempunyai pengalaman dalam bernegosisasi.
sumber: okezone.com
