TOTABUAN.CO — Pemerintah berencana menggenjot pembangunan kilang guna mendorong ketahanan energi Indonesia. Rencana tersebut disebut langsung mendapat sambutan positif dari para investor.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menyatakan, sejauh ini memang banyak investor asing maupun dalam negeri tergoda berpartisipasi dalam rencana pemerintah tersebut. Meski begitu, dia mengaku belum banyak yang menindaklanjuti ketertarikan ini kepada pihaknya.
Namun, menurut dia, terdapat tiga investor yang terlihat serius menaruh minat sejauh ini. “Yang minat sudah ada, dua sampai tiga investor. Tapi belum bisa kami umumkan, namanya juga baru rencana,” kata Franky di Jakarta, Minggu (11/1).
Franky mengakui memang investasi di kilang butuh persiapan panjang dan dana besar. “Sedangkan kapasitas untuk investor perusahaan asing pun harus besar sebab bukan cuma investasi uang, tapi juga pasok minyak,” terangnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, impor BBM merupakan tindakan tidak efisien. Sehingga menyebabkan pembengkakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu enefisiensi artinya apa seharusnya anggaran tidak segitu jadi segitu. Jadi penggunaan APBN semakin besar. Kalau tahu itu gak efisien mau ngapain?,” jelasnya di pusat logistik tim pemenangan Jokowi – Jusuf Kalla, Jalan Sukabumi nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/6).
Dia menambahkan, ada beberapa oknum yang sengaja membiarkan Indonesia melakukan impor BBM. Sehingga pemerintahan selanjutnya harus memiliki ketegasan mengenai pembangunan kilang minyak sendiri. Sehingga biaya untuk subsidi dan pembelian BBM dapat ditekan.
“Banyak kepentingan di situ. Harus segera diputuskan dan dikerjain. Kalau perlu setahun ya setahun perlu dua tahun ya dua tahun. Sebab kalau impor kita gak dapat nilai tambah. Lebih murah kalau digarap sendiri,” tegas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, rencana pembangunan kilang minyak dapat dilakukan menggunakan APBN. Namun jika APBN tidak mencukupi atau tidak dapat memenuhi maka kerja sama dengan pihak swasta akan dilakukan oleh Jokowi.
“Karena dari dulu gak dibangun-bangun. Dari dulu gak dipaksa dibangun. Membiarkan. Tahu tidak efisien tidak dibenarkan. Sudah tahu salah tapi tidak dibenahi. Kalau APBN mampu ya APBN. Kalau gak cukup ya sama swasta, tapi tetap utamakan APBN,” tegasnya.
sumber : merdeka.com
