TOTABUAN.CO BOLTIM — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) kecamatan dengan rencana kerja (Renja) satuan kerja pada 2017.
Bupati Boltim Sehan Landjar dalam sambutannya membuka rapat tersebut mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai Musrenbang Desa.
“Sasaran besar yang ingin dicapai adalah rumusan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan Renja SKPD secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif dan terukur,” tegasnya.
Sehingga dia meminta adanya komunikasi dan kesepahaman antara perencana di daerah untuk mensinkronkan prioritas pembangunan dengan menyesuaikan prioritas renja SKPD.
“Perlu ada pendalaman terhadap penyelasaran program dan kegiatan sesuai tupoksi satuan kerja bersasarkan usulan program hasil murembang Desa dan Kecamatan,” tegasnya
Sekda Muhammad Assagaf dalam memimpin rapat masih banyak satuan kerja yang tak tahu menyusun renja.
“Saya harapkan dalam menyusun program lihat data dari hasil Musrenbang desa dan kecamatan. Memang angkanya fantastis mencapai Rp 1,07 triliun dibanding APBD kita hanya Rp 600 miliar,” bebernya.
Katanya, satuan kerja harus mengutamakan program yang menyangkut harkat hidup banyak orang.
“Utamakan program yang menyangkut kebutuhan banyak orang, yang jika tak diselesaikan akan menurunkan harkat hidup masyarakat,” tegasnya.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Boltim, Mat Sunardi melalui Kabid Litbang, James Kinontoa mengatakan hasil musrembang Kecamatan tersebut akan disinkronisasi dengan program satuan kerja.
“Kita targetkan Musrenbang Kabupaten akan dilaksanakan pada 15 Maret. Untuk satuan kerja kita minta gunakan dulu pagi indikatif naik 10 persen, kemungkinan jadi Rp 700 juta,” terangnya.
Hasil forum SKPD ini akan dirumuskan oleh Bappeda untuk menjadi RKPD yang ditetapkan melalui peraturan bupati.
“Selanjutnya disepakati pemda dan DPRD melalui KUA PPAS. Ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD,” terangnya.
Dia mengungkapkan banyak usulan masyarakat untuk pembangunan Boltim. Namun belum semua bisa diakomodir dalam APBD 2017. “Tidak semua bisa diakomodir, yang mendesak yang kita prioritaskan,” ucapnya(fac)
