TOTABUAN.CO BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar menegaskan, pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) perlu disesuaikan dengan beban kerja baik ASN mapun tenaga honor.
Hal itu dikatakannya saat memimpin apel Korpri di Halaman Kantor Bupati Senin (18/3/2019).
“Tentang pembayaran tunjangan kinerja perlu disesuaikan dengan beban kerja masing-masing ASN bahkan tenaga honorer,” tegas Sehan.
Perlunya penyesuaian pembayaran TKD mengingat masih banyak ASN maupun tenaga honorer yang malas menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seperti halnya pegawai yang ada di Dinas Capil.
“Di Dinas Capil ada tenaga honor yang harus kerja lembur sampai larut malam. Bahkan hingga pagi untuk melakukan perekaman data e-KTP. Ini harus jadi perhatian serius, jangan sampai mereka yang sering lembur honornya sama dengan yang lain, apalagi yang lain tidak sedikit kinerjanya malas,” tegasnya.
Disisi lain lanjutnya, dalam menciptakan sistem birokrasi handal dan kuat, struktur dan elemen pelaksana birokrasi, itu harus dibangun di atas keahlian atau kompetensinya.
Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan birokrasi modern saat ini yakni penegakan hukum, tranparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan publik, efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme birokrasi.
“Para aparatur daerah harus mampu mengubah sikap dan perilakunya serta menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan sebagai bagian membangun pribadi birokrasi yang unggul. Saya percaya, kesungguhan Aparatur Sipil Negara untuk membangun prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan, akan mampu mendorong perubahan baik wajah birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” tandas Sehan.(**)
