TOTABUAN.CO BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar menilai, tawaran sukuk yang ditawarkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan bunganya terlalu tinggi. Dia mengatakan, ada Delapan daerah di Sulut yang sedang memfokuskan laju infrastruktur, tetap menggunakan dana APBD ketimbang harus menerima tawaran itu.
“Begitu kita hitung bunganya terlalu tinggi dan tidak ada feedbacknya. Sementaa Bank SulutGo sudah membuka ruang dan siap memberikan pinjaman,” ujar Sehan.
Bank SulutGo lanjut Sehan, sudah membuka ruang dan siap menjadi funding dengan bunga yang lebih rendah. Menurut Bupati Boltim dua periode ini, ada keuntungan jika Bank SulutGO menjadi funding dalam pembiayaan sarana infrastruktur.
Pertama bunga menjadi deviden daerah, lebih gampang proses pengurusannya, bunga lebih rendah, dan system pembiayaan sangat bagus. Yakni, lanjutnya mana yang diambil itu yang kena bunga.
Sehan menjelaskan, di akhir masa jabatan ini, akan memfokuskan untuk penataan wajah ibukota kabupaten dengan menyiapkan dana 150 miliar. Meliputi sarana air bersih, rumah sakit, perkantoran SKPD, dan jalan lingkar ibukota. Dari 150 miliar yang akan disiapkan kurang lebih 75 miliar akan diserap pembangunan jalan lingkar ibukota.
“Makanya masih akan kita lihat apakah akan langsung kita tuangkan peminjaman di Bank SulutGo. Sebab dananya Standby Loan atau Siaga,” kata dia.
Diketahui Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di tahun 2018 dan 2019. Tujuannya adalah untuk memperluas pembiayaan infrastruktur agar tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mengembangkan pasar keuangan syariah di Indonesia.
Sejak pertama kali diterbitkan sudah banyak proyek infrastruktur yang dibiayai oleh sukuk negara ini. Apalagi jumlah proyek yang sedang dikerjakan pemerintah dalam empat tahun belakangan cukup banyak.
Bahkan pembiayaan lewat sukuk tidak hanya dimanfaatkan oleh Kementerian dan Lembaga pusat saja. Akan tetapi instansi dan pemerintah daerah juga bias menggunakan sukuk untuk pembangunan di daerahnya.(**)
