TOTABUAN.CO BOLTIM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Nursiwin Landjar Dunggio mengaku, meskipun mengalami kesulitan untuk melaksanakan sejumlah program karena tidak mendapat alokasi dana operasional pada tahun 2018, namun Tim Penggerak PKK kabupaten bisa melaksanakan sejumlah kegiatan.
Hal itu dia sampaikan saat rapat koordinasi dan konsultasi yang bertempat di aula Sanggar Kegiatan Belajar Desa Togid, Kecamatan Tutuyan Kamis (29/11/2018).
“Alhamdulilah, meskipun mengalami kesulitan untuk melaksanakan sejumlah program karena belum mendapat alokasi dana operasional pada tahun 2018, namun tim penggerak PKK kabupaten bisa melaksanakan sejumlah kegiatan diantaranya HKG PKK dan Jambore kader Jumbara PKK,” ujar Nursiwin.
Rakor tersebut dibuka secara resmi Bupati Sehan Landjar selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Boltim yang dihadiri Wakil Ketua PKK Boltim Titiek Susanti Mamonto, serta jajarana pengurus mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Nursiwin menambahkan, Rakor ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi dan konsultasi antara dewan pembina TP PKK Kabupaten dan pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan desa mengenai program kerja dan kemitraan.
Untuk pengurus Tim Penggerak PKK Boltim mulai dari tingkat Kabupaten hingga desa berjumlah 677 orang. Diantaranya, 30 orang pembina, 28 orang pengurus kabupaten, 49 orang pengurus kecamatan dan 560 orang pengurus TP PKK desa.
“Rakor hari ini juga dilaksanakan dengan dana mandiri. Insya Allah tahun 2019, kami TP PKK Kabupaten mendapat topangan dana karena ada beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan,” harapnya.
Bupati Boltim Sehan Landjar saat membuka Rakor tersebut menyampaikan apresiasi kepada jajarana pengurus Tim Penggerak PKK. Menurut Sehan, meski tidak punya dana operasional namun jajaran pengurus PKK tidak pernah pudar.
“Salut kepada pengurus PKK mulai dari kabupaten hingga desa. Walaupun tidak ada anggaran, namun kegiatan tidak pernah berhenti,” kata Sehan.
Bupati mengungkapkan belum dianggarkannya operasional untuk Tim Penggerak PKK karena terkendala berubah-ubahnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Sebagai mitra kerja, tim penggerak PKK mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga harus mendapat anggaran. “Untuk tahun 2019 sudah dibolehkan penganggarannya. Saya sudah menyiapkan anggaran operasional untuk PKK Kabupaten sejumlah 600 juta rupiah,” jelasnya.
Penulis: Hasdy
