TOTABUAN.CO BOLTIM – Ratusan tenaga honor. daerah yang bekerja di kantor pemerintah kabupaten Bolmong Timur (Boltim) mulai was-was terkait rencana pengurangan tenaga honor yang saat ini jumlahnya membludak. Namun, untuk mempertahankan jumlah tenaga honor, pihak pemerintah daerah akan melakukan tes.
Para tenaga honor mengaku, jika tes nanti dilaksanakan, pasti ada yang lulus dan yang tidak lulus dan ini merupakan ancaman bagi mereka (para Honor) yang notabenenya sudah lama mengabdi di Dinas,Badan dan Kantor di lingkup Pemkab Boltim.
” Kami kuatir jika tes nanti tidak lulus. Maka status kami pasti akan kembali ke tenaga sukarela. Otomatis tidak digaji ” tutur salah satu honor di dinas pendidikan Boltim, Jum’at (13/02/2015).
Apaterlebih mereka yang bekerja sudah sejak tahun 2009 lalu. Widya yang bekerja di dinas pekerjaan umum juga tak lepas dari rasa cemas.
“Jika tes nanti yang lulus mereka yang baru masuk sebagai tenaga honor itu sangat merugikan bagi kami yang sudah lama bekerja. Kami juga bertahan dengan dengan gaji seadanya,” kata Widya.
Sebelumnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Boltim Muhammad Assagaf mengatakan sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2010 isinya melarang pemerintah kabupate/kota mengangkat tenaga honorer. Hal ini terus menjadi sorotan pemerintah provinsi dalan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
” Biaya yang dikeluarkan daerah untuk membayar gaji tenaga Honor tersebut mencapai Rp 26 miliar dalam setahun. Anggaran ini lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Boltim yang hanya sekitar Rp 13,1 miliar, ” kata Assegaf.
Sementara itu informasi yang di dapat dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), jumlah tenaga Honor yang memasukan berkas berjumlah 1076 orang, dan akan menjalani seleksi bulan ini.
Jumlah tersebut sudah sudah termasuk tenaga sukarela. Karena, ada sekitar 822 orang tenaga Honor yang mengantongi SK bupati dan sisanya masih sebagai tenaga Honor sukarela,”
kata Kepala BKD Darwis Lasabuda.(wan)
