TOTABUAN.CO BOLTIM — Kepala Inspektorat Bolaang Mongondow Timur (Boltim),Meyke Mamahit memastikan jika pengadaan pakainan dinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) bakal menjadi incaran tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, sejak triwulan I dan triwulan II, beberapa meminta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait pengadaan 92 pasangan seragam ke Kepala SatPol-PP, namun sampai saat ini juga tak penuhi.
“Sudah berapa kali meminta SP2D dan LPJnya, namun yang bersangkutan tak bisa membuktikanm,” kata Meyke Kamis (3/11/2016).
Bahkan lanjutnya, sudah sejak triwulan satu, pengadaan pakaian dinas itu belum selesai. Padahal hanya 92 pasang, ujarnya.
Terpisah, Kasatpol PP Boltim Ruslan Djarangkala menjelaskan, sampai saat ini baru sebagian pakaian dinas yang selesai.
“Dari total 82 honorer dan 12 ASN, baru sekitar 45 persen yang selesai. Sementara total anggaran Rp170 juta,” tuturnya.
Ia mengaku sudah lakukan konfirmasi ke pihak ke tiga terkait keterlambatan pekerjaan ini. Namun kendalanya masalah tenaga kerja yang kurang.
Ia juga mengaku lupa nama pihak ketiga bahkan, nomor teleponnya juga lupa,” tandas Djarangkala.(fac)
