TOTABUAN.CO BOLTIM – Untuk meminimalisir peredaran obat terlarang di Bolaaang Mongondow Timur (Boltim), para pejabat yang ada di Boltim baik pejabat eksekutif maupun legislatif diminta untuk dilakukan pemeriksaan urin.
“Tes urine perlu dilakukan. Mengingat saat ini kasus Narkoba di Boltim bukan hanya satu kali saja terjadi, akan tetapi sudah beberapa kali. Bahkan menjerat para pejabat,” kata Pusran Beeg warga Boltim.
Ketua Forum Bayangkhara Indonesia (FBI) Korwil Sulut ini meminta agar pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) mengagendakan atau menurunkan tim BNN di Boltim.
Pemeriksaan urin kata Pusran, bukan hanya dilakukan bagi para pejabat sekelas kepala dinas saja, akan tetapi hingga ke jajaran top eksekutif maupun legislatif.
Salah satu anggota DPRD Boltim Argo Sumaiku mendukung langkah tersebut. Ia mengaku setuju jika dilakukan pemeriksaan urin. Sebab kata Argo ini bagian pemberantasan peredaran narkoba di Boltim.
Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar BNN turun untuk melakukan tes urine di Boltim.
“Intinya kami mendukung seratus persen langkah yang diusulkan,” tutup Argo.(fac)
