TOTABUAN.CO BOLTIM–Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Ismail Mokodompit, meminta agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit dana yang dikelolah oleh Komisi Pemilihan Umum (BPK) terkait dana Pilkada 2015 ini.
Alasannya, karena dana Pilkada Boltim tembus hingga 20 miiliar.
“Jumlah itu terlalu besar bagi daerah selevel Boltim. Dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah, terlalu naif biayanya sampai Rp 20 miliar. Seandainya dialihkan untuk infrastruktur, justru banyak jalan pertanian disini yang sudah diaspal,” sentilnya.
Dia menilai, jika diukur dari efektfitas penggunaan anggaran tersebut justru tidak sebanding dengan hasil di lapangan. Pihaknya pun mendesak BPK RI untuk lebih teliti lagi untuk memeriksa penggunaan dana yang dikelolah dari dana APBD itu.
“Setidaknya masalah ini perlu diawasi. BPK RI kita sarankan supaya mengaudit penggunaan anggaran Pilkada yang bersumber dari dana daerah,” tandasnya.
Hal ini dibenarkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Muhammad Assagaf, kepada wartawan baru – baru ini. Menurutnya, kisaran anggaran itu merupakan dana hibah dari pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi KPU, Panwaslu serta pengamanan selama Pilkada.
“Bila dirinci semuanya mencapai Rp 20 miliar. Untuk KPU saja berkisar Rp 14 miliar, lalu biaya untuk Panwaslu Rp 2 miliar lebih. Begitupun dana pengamanan kurang lebih Rp 2 miliar,” kata Assagaf.
Belum lagi, dalam rumusan APBD 2016 nanti, pihaknya telah menyiapkan anggaran bagi pelantikan kepala daerah sekitar Rp 2 miliar.
“Angka ini sebatas gelondongan. Ada yang diakomodir dalam APBD Perubahan 2015 dan APBD 2016,” ujar Assagaf. (Has)
