TOTABUAN.CO BOLTIM — Kepsek SMK 1 Motongkad , Kecamatan Nuangan, Salwiyah Al-Idrus berencana akan memecat empat tenaga Honorer yang bertugas di sekolah yang ia pimpin. Alasan Salwiyah karena ia merasa telah difitnah karena tidak membayar gaji gur honor sejak Oktober 2015.
“Mereka itu honor yang mengajar di sekolah ini. Kalau perlu saya akan pecat mereka karena sudah memfitnah saya,” kata Salwiyah.
Menurutnya, jumlah mereka hanya empat orang dan bukan enam. Sebab dua diantaran sudah menjadi Honor Daerah (Honda).Namun lanjutnya sejak awal bertugas di sekolah sudah diingatkan kalau mereka tidak mendapat gaji.
“Sejak awal mereka masuk, saya sudah katakana bahwa, kalian tidak digaji dan hanya menjadi tenaga sukarela. Daripada nganggur lebih baik mengajar di sini. kalau tidak mau, ya silahkan mengajar di tempat lain” sebut, Salwiyah kepada wartawan.
Sebelumnya, isu merebak di sekolah yang Salwiyah pimpin jika para tenaga honor tidak menerima gaji sejak Oktober 2015 lalu. Padahal sudah ada pembicaraan dari awal dimana para tenaga honor akan digaji sesuai jumlah jam mengajar selama sebulan penuh.
“Awalnya kami dijanjikan gaji dengan hitungan perjam.Tetapi kenyataanya gaji kami belum juga diberikan Kepsek itu,” keluh, salah satu guru honorer yang meminta namanya enggan dipublis.
Bahkan terinformasi, dari enam guru honorer ini, ada yang sudah mengajar sejak Oktober 2015 lalu. Para tenaga honor itu dipanggil langsung Kepsek untuk mengajar di sekolah SMK Motongkad.
Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Boltim, Yusri Damopolii menyesalkan tak dibayarnya gaji tenaga sukarelawan tersebut. Padahal di tangan guru-guru, nasib masa depan para siswa.
“Harusnya gaji bisa diambil dari dana BOS untuk membayar gaji para tenaga honor, ” kata Yusri.
Namun meski demikian, Yusri berencana akan memanggil Salwiyah selaku Kepsek untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut. Yusril juga mengatakan, Boltim memang kekurangan guru sehingga, Pemda mengangkat 175 guru kontrak. Namun jumlah tersebut masih kurang, sehingga pihak sekolah berinisiatif mengisi dengan tenaga sukarelawan yang jumlahnya sekitar 300-an. Yusri menyarankan, jika dana BOS yang hanya beberapa persen tak mencukupi, sekolah bisa membicarakan dengan komite sekolah.
“Guru adalah kebutuhan pokok sekolah. Bisa bicara dengan orangtua murid tapi, harus ada klasifikasinya. Orangtua tidak mampu dibebaskan. orang yang mampu bisa tanggung,” ujar Yusri.(fac)
