TOTABUAN.CO BOLTIM — Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar dan Rusdi Gumalangit, Sabtu (17/2) akhir pekan lalu genap berusia dua tahun.
Dalam memimpin Boltim banyak program yang menyentuh masyarakat. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Udel Simbala mengatakan, gebrakan pada periode pertama Bupati Boltim Sehan Landjar menyediakan dana pribadi untuk menyediakan lahan pekarangan bagi warga.
Lahan pekarangan tersebut, kemudian dibuatkan program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dengan anggaran APBD sebanyak 975 unit dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2015.
Udel mengatakan program RTLH tersebut akan terus dilakukan oleh Sehan, dengan target pada tahun 2019 nanti telah tersedia sekitar 3 ribu RTLH di daerahnya.
Dia menjelaskan,untuk tahun 2016 pembangunan RTLH berhasil dibangun berjumlah 120 unit. Kemudian dilanjutkan, pada tahun 2017 sebanyak 157 unit, serta pada tahun 2018 ini rencananya akan dibangun 750 unit.
“Targetnya hingga pada 2019 mendatang, ada 3000 unit RTLH yang akan dibangun,” bebernya.
Saat ini lanjutnya tercatat sekitar 98% jalan desa yang ada di Boltim telah di Hot Mix. Sehingga mulai tahun 2018 ini pemerintah akan fokus pada pelebaran dan pembangunan jalan ibu kota kabupaten.
“Sebagian besar akses ke perkebunan/pertanian telah dibuka, perkerasan hingga pengaspalan hotmix,” jelasnya.
Menurut Udel, tahun 2019 mendatang, Bupati Boltim menargetkan semua gedung perkantoran akan tertata di lokasi perkantoran yang sekarang ini sudah terbangun 11 unit gedung kantor.
“Bahkan untuk tahun 2018 ini direncanakan 6 unit dan diproyeksi akan ketambahan pada APBD-Perubahan,” ucapnya.
Diantara itu, salah satu prestasi yang mencolok, adalah pengelolaan keuangan. Di mana tercatat sejak tahun 2013 sampai 2016, Boltim telah memperoleh opini 4 kali WTP dari BPK-RI.
“Untuk Penilaian LAKIP pada periode pertama memperoleh nilai C, sementara di awal periode kedua ini meningkat dengan nilai CC,” bebernya.
Selain itu Boltim juga beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat terkait pelaporan keuangan daerah.
“Ada penghargaan Inovasi pelayanan Kesehatan, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta penghargaan yang diberikan atas pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,” tuturnya.
“Masih banyak capaian lain yang belum tergambar dalam catatan, kami disebabkan keterbatasan ruang media informasi,” tandasnya. (**)
