TOTABUAN.CO BOLTIM – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tampaknya masih menghitung kembali dana hibah untuk kedua lembaga penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu.
Meski beberapa waktu lalu tim anggaran pemerinda daerah (TAPD) Pemkab Boltim telah menyetujui usulan dana untuk dua lembaga itu, namun DPRD meminta untuk dibahas kembali.
Pembahasan bersama TAPD, KPU dan Bawaslu dipimpin Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar di gedung DPRD Senin 7 Oktober 2019.
Agenda membahas alokasi anggaran bagi penyelenggara Pilkada pada 2020 mendatang itu alot. Satu persatu item rencana angraan dipelototi tim Banggar DPRD.
TAPD Pemkab dipimpin Sekretaris Daerah Oscar Manoppo yang, dari KPU dipimpin Plh Ketua Kader Bachmid dan Bawaslu dipimpin Susanto Mamonto.
Fuad dalam pembahasan, banyak mengkritikisi alokasi anggaran yang ada di KPU dengan prinsip pelaksanaan hajatan pilkada tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama antara pemkab dan provinsi. Alasannya Pilkada 2020 terjadi dua, yakni Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Pilkada kali ini adalah pemilihan gubernur dan bupati. sehingga diharapkan ada dana sharing terkait beberapa kegiatan,” kata Fuad.
Hal yang dikritisi yakni soal pembiayaan honorarium PPK, pembiayaan honorarium PPS, pembiayaan pembuatan TPS.
Dalam pembahasan itu, pihak KPU menepis jika Pemprov tidak mengalokasikan anggaran untuk dana sharing. Dalam pembahasana juga disepakati adanya beberapa item kegiatan yang ditinjau kembali seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di hotel.
“Untuk bimtek dan sosialisasi yang rencananya dilaksanakan di hotel dialihkan dengan menggunakan fasilitas yang ada di daerah,” kata Fuad.
Selain itu DPRD juga mengkritisi kegiatan KPU Boltim yang harus menghadiri rangkaian kegiatan yang di laksanakan KPU Provinsi. Meski demikian, pembahasan itu belum menghasilkan kesimpulan, karena sudah larut. Pembahasan akan dilanjutkan kembali yang nantinya akan dilanjutkan pembahasan anggaran untuk Bawaslu.
Sekretaris DPRD Boltim Priyamos menambahkan, tujuan dari pembahasan yang dipimpin Ketua DPRD itu, agar ditemukan kesamaan persepsi.
Sebab DPRD yang memiliki fungsi budgeting punya tanggungjawab terkait dengan penganggaran, salah satunya suksesnya pesta demokrasi di Boltim. “Semua punya tujuannya sama yakni sukses pelaksanaan PIlkada. Initnya agar tercipta persamaan persepsi,” ujar Priyamos. (**)
