TOTABUAN.CO BOLTIM –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendorong agar para pimpinan SKPD untuk terus melakukan terobosan dan menghadirkan inovasi baru.
Perlunya terobosan para pimpinan SKPD, karena dari hasil penelitian dan mbahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati, masih temukannya penurunan kinerja pada tahun anggaran 2018.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Boltim Revy Lengkong saat membacakan laporan, menyentil beberapa hal terkait kebijakan strategis kepala daerah pada tahun berjalan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 20 peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Menurut Revy, DPRD sebagai lembaga Legislatif yang merupakan representasi perwakilan masyarakat memiliki fungsi sebagai pengawasan. Dimana berkewajiban untuk mengawasi kinerja pemerintah serta melakukan pengkajian dan penilaian terhadap laporan disampaikan oleh Bupati.
Pansus juga lanjutnya, telah turun ke masyarakat untuk mendapat masukan dan laporan terkait aspirasi yang berkembang di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
Di mana dari kajian yang dilakukan Pansus, para pimpinan SKPD didorong untuk membuat terobosan baru guna untuk mendongkrak tambahan dana di daerah.
“DPRD mendorong agar pimpinan SKPD untuk melakukan terobasan dan pendekatan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi tambahan anggaran. Hal itu untuk menopang pelaksanan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk membangun Kabupaten Bolaang Mongondow Timur lebih maju lagi,” kata Revy saat membacakan laporan di rapat paripurna istimewah LKPJ Bupati Senin 16 April 2019.
Selain itu pemerintah daerah diharapkan agar lebih menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor potensial. Baik itu berupa pajak dan retribusi daerah, serta segera menyesuaikan regulasi terkait pajak dan retribusi daerah.
“Pimpinan SKPD dalam penggunaan anggaran harus lebih mengutamakan program yang dapat mensejahterakan rakyat,” kata Revy.
Dia menambahkan, dalam penyajian LKPJ beberapa urusan wajib seperti bidang kesehatan, pendidikan, dinas pekerjaan umum, bidang catata sipil, lingkungan hidup, dan bidang sosial, perlu digenjot. Termausk alokasi dana non fisik khsusnya dana jaminan persalinan dari target anggaran 1.7 miliar lebih, dan dana akreditas Puskesmas dengan target anggaran 250 juta pada tahun anggaran lalu tidak terealisasi.
Hal ini untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah karena dianggap tidak mampu.
Selain itu di bidang pendidikan, perlunya sinkronisasi data terkait aset jumlah gedung sekolah serta jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan.
Persoalan ketersediaan air minum juga menjadi masuk Pansus yang diminta perlu perencanaan yang tepat dan anggaran yang memadai.
Bidang pariwisata pemerintah daerah perlu melakukan penataan kembali objek wisata serta membangun fasilitas umum yang memadai dan melakukan promosi dalam rangka menarik wisatawan di Boltim.(**)
