TOTABUAN.CO BOLTIM—Aksi bom ikan di pesisir laut kabupaten Bolmong Timur (Boltim) terus meningkat. Ini karena lemahnya pengawasan dari petugas dari dinas perikanan dan kelautan (DKP) karena minimnya anggaran. Kiki Pawewang salah satu petugas patroli pengawasan pesisir dan laut lepas di DKP mengakui hal itu.
” Resikonya besar tapi tidak dibarengi dengan tunjangan yang ada ” ungkap kiki
Selain itu lanjut Kiki, untuk anggaran mobilisasinya sangat minim. Adakalanya tidak mencukupi. Sehingga, sering ada laporan masyarakat sering tidak ditindaki, tambah kiki
Kepala DKP Boltim Muhamad Iksan Pangalima mengakui kendala yang dihadapi pihaknya. “Memang untuk tunjangan petugasnya tidak ada, dan untuk biaya operasinya sangat minim tergantung anggaran yang tertata di Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kami,” kata Iksan.
Namun, dia berencana untuk 2015 nanti akan menganggarkan sekitar 70 juta untuk pelatihan bagi petugas pengawas kelautan. “Nantinya setelah mereka mengikuti pelatihan, akan diberi tunjangan langsung oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Kementrian Kelautan dan Perikanan dan juga untuk anggaran operasinya akan ditambah, terang Iksan.
Sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) dan Perda nomor 5 tahun 2013 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pihaknya sudah mengajukan proposal ke kementrian untuk pengadaan kapal patroli (pemburu) yang dilengkapi dengan persenjataan dan anggarannya berkisar 5 Miliar.
Diketahui untuk 2014 ini sudah terjadi 5 kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.Namum hanya pada tahap pembinaan. Karena belum ada tenaga penyidik dari DKP Boltim. (Wan)
