TOTABUAN.CO BOLSEL— Sedikitnya Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengikuti coaching clinic Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2019.
Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Bolsel Iskandar Kamaru yang didamping, sejumlah asisten. Rombongan Pemkab Bolsel disambut Asisten Deputi Perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Ronal Andrea Annas, dan Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan pengawasan Nadjamuddin Mointang.
Asisten Deputi Perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Ronal Andrea Annas mengatakan, SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
“Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasarannya adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Ronal Andrea Annas.
Dia menambahkan Pemkab Bolsel harus mengevaluasi kegiatan yang ada untuk lebih efisiensi lagi. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana seluruh jajaran merubah mindset untuk mendorong, kemauan, motivasi tinggi sehingga ke depan anggaran yang ada terserap dengan baik.
Sementara Bupati Bolsel Islandar Kamaru, mengatakan, kunjungan ke Menpan RB ini agar masing-masing OPD di Bolsel ke depan bisa meningkatkan kinerjanya. Khususnya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kepada masing-masing OPD supaya bisa menggerakkan lagi jajaran dibawahnya sehingga apa yang menjadi komitmen untuk tidak ada lagi pemborosan anggaran dapat tercapai.
“Seperti apa yang telah disampaikan, kita harus mulai dari perencanaan harus apa yang menjadi target kita keberadaan organisasi itu apa. Kemudian diuraikan dengan kegiatan-kegiatan, tidak hanya menjadi terserap anggaran. Bagaimana anggaran tersebut terserap dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” kata Bupati.
Dia berharap melalui kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran OPD dan dapat menjadi bahan evaluasi dari program -program yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan.
Untuk raihan capaian predikat lanjut bupati diharapkan Kabupaten Bolsel bisa mendapat predikat BB, artinya sebagai indikator bahwa kinerja lebih baik dan kegiatan lebih tepat sasaran.
“Tahun lalu nilai Pemkab Bolsel meraih nilai B untuk LAKIP. Saya berharap dengan kegiatan grade dapat ditingkatkan sehingga tidak ada pemborosan anggaran dan tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya duplikatif atau copy paste dari kegiatan sebelumnya,” pesan Bupati.(**)
