TOTABUAN.CO BOLSEL —Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sempat ramai di wilayah Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, kini aktivitas tambang ilegal tersebut bergeser ke Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur.
Perpindahan lokasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, aktivitas tambang ilegal tersebut bukan lagi rahasia umum. Warga setempat menyebut kegiatan pengolahan material emas berlangsung cukup terbuka dan melibatkan sejumlah pekerja di lokasi.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah daerah mengetahui keberadaan aktivitas PETI tersebut. Sebab, kegiatan pertambangan dengan skala cukup besar dinilai sulit berlangsung tanpa diketahui oleh aparat pemerintah di tingkat desa hingga kabupaten.
Beberapa warga bahkan menyebut aktivitas tersebut sudah berlangsung dalam kurun waktu tertentu, dengan pergerakan alat, pekerja, hingga proses pengolahan material yang cukup mencolok.
“Kalau aktivitas seperti itu tidak mungkin tidak diketahui. Lokasinya jelas, pekerjanya banyak, bahkan pengolahan material terlihat,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sebelumnya, aktivitas tambang ilegal di Tobayagan sempat menuai penolakan dari masyarakat karena dianggap berpotensi merusak lingkungan, terutama terkait penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pengolahan emas.
Namun setelah mendapat sorotan, aktivitas tersebut diduga tidak benar-benar berhenti, melainkan bergeser ke lokasi lain seperti Pidung.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan ketegasan pemerintah daerah terhadap praktik PETI yang terus muncul di wilayah Bolsel.
Jika dibiarkan berlarut-larut, aktivitas tambang ilegal tidak hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga dapat merusak tata kelola pemerintahan serta memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan Bolsel tidak menjadi surga bagi aktivitas pertambangan ilegal. (*)
