TOTABUAN.CO BOLSEL – Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar bimbingan teknis aplikasi sistem informasi manajemen daerah (Simda) perencanaan dan keuangan yang dibuka Sekda Bolsel Marzansius Arvan Ohy mewakili Bupati Iskandar Kamari.
Bimtek yang digelar di hotel quality Manado dihadiri dari BPKP, Kepapa Bapelitbangda, bendahara dan PPTK disemua SKPD.
Menurut Sekda Bolsel Marzansius Arvan Ohy Bimtek dengan menghadirkan pemateri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulut ini, diharapkan akan lebih memberikan manfaat terkait dengan pengelolaan dalam aplikasi Simda. Selain itu akan terkoneksi dengan perencanaan untuk menyajikan data yang terukur dan valid.
“Ini sistem informasi, baik dari perencanaan awalnya, sistem penganggarannya, kajian multiflier effect dari yang dilakukan, perencanaan berapa periode akan dilakukan itu akan terbaca semua disitu,” katanya.
Selain itu dengan adanya Bimtek yang melibatkan BPKP semua aspek berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
“Manfaatkan momentum ini dengan baik karena ini sangat bermanfaat,” tuturnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Kwinhatmaka mengungkapkan pelaksanaan Bimtek ini bagian dari rencana aksi yang telah disepakati bersama di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. BPKP diberi amanat untuk memantau proses dari komitmen yang sudah ditanda tangani kepala daerah se Sulut.
“Komitmen yang ditandatangani bersama itu merupakan satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Salah satu komitmennya adalah pemerintah diharapkan bisa menggunakan satu sistem yang terintegrasi terkaitan perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Dia menambahkan, menyambut baik pelaksanaan kegiatan dan siap mendukung terlaksananya penerapan aplikasi Simda perencanaan di Bolsel sehingga proses perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi komitmen Bupati betul-betul didukung oleh seluruh jajaran Pemkab Bolsel dengan sebaik-baiknya. Sistem Simda perencanaan sudah mengadopsi seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di dalamnya tidak lepas dari unsur pengendalian yang akan membantu pemerintah dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN,” katanya.(**)
