TOTABUAN.CO BOLSEL- Badan pemeriksaan keuangan (BPK) mulai menemukan beberapa penggunaan dana yang belum dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah terkait proyek di sekolah. Keterlambatan pemasukan laporan pertanggung jawaban (LPJ) itu terkait soal dana alokasi khusus sumikolah, berdasarkan laporan praaudit BPK. Hal iini, bakal berdampak pada target opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari Bupati Hi Herson Mayulu.
Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Selviah van Gobel mengakui, jika masih ada LPJ yang belum dimasukan oleh Kepsek terkait dengan penggunaan dana. Makanya dia mendesak agar secepatnya untuk dimasukan, ujar Selviah.
Bupati Herson Mayulu sendiri mengaku berang dengan para kepala sekolah yang lalai dalam laporan penggunaan dana. Pasalnya, sudah beberapa kali diingatkan agar laporan sudah dimasukan sebelum di dilakukan pemeriksaan.
“Kalau karena itu kita terganjal WTP. Tunggu kalian,” ujar Bupati dengan tegas.
Menurutnya, sudah banyak contoh kepala sekolah yang terkena kasus hukum karena masalah itu. Bahkan, katanya, di satu kabupaten hampir semua kepala sekolahnya masuk penjara karena tak ada pertanggungjawaban proyek. “Saya tidak mau itu terjadi disini,” ujar Bupati sembari menambahkan menyesalkan perubahan mental para kepala sekolah.yang hanya terfokus pada proyek.
Editor Hasdy Fattah
