TOTABUAN.CO BOLSEL –Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memantau dan melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan dana desa.
Pelaksana harian (Plh) Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menegaskan, program yang disusun dalam APBPDes, harus pro-rakyat. Hal itu merupakan komitmen dalam mendorong program pengentasan kemiskinan.
“Ini perlu ditekankan lagi. Bahwa APBDes harus benarbenar menyentuh kepentingan masyarakat. Harus pro rakyat,” ujar Kamaru saat memimpin rapat evaluasi dana desa di Dinas PMD Rabu (26/9/2018).
Terlebih lanjutnya, saat ini puuhan desa di Bolsel sedang menyusun APBDes Perubahan tahun 2018.
Kamaru mengatakan, setelah melihat pemaparan dalam penyusunan APBDes dari salah satu desa, Kamaru memberikan apresiasi atas program yang diusulkan oleh desa saat pembahasan.
“Sengaja saya turun menyaksikan langsung apakah program yang disusun ini menyentuh kebutuhan masyarakat atau tidak. Dan saya memberi apresiasi, karena ternyata pemerintah desa dan BPD serta masyarakat memasukan beberapa program yang bersentuhan dengan masyarakat,” tuturnya.
Kamaru mencontohkan, program pembuatan jamban untuk kepentingan rakyat miskin, program bantuan kelompok tani, serta kelompok ekonomi kecil dan nelayan.
“Masyarakat yang belum punya jamban, tentu masih di bawah kemiskinan,makanya diupayakan. Dan semua desa menjadi target memiliki jamban. Sedangkan sumber dananya dari dana desa, selain itu juga disingkronisasikan. Singkronisasi program juga, artinya program yang bisa dibiayai oleh APBDes, maka tidak perlu lagi dibiayai oleh APBD. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi tetapbersandar pada aturan yang berlaku,” tandasnya.
Penulis: Hasdy
