TOTABUAN.CO BOLSEL—Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru membukat Bimtek pengelolaan keuangan perangkat daerah serta sosialisasi BPJS ketenagakerjaan untuk peserta tenaga harian lepas (THL) Senin (15/10/2018).
Bimtek tersebut menghadirkan Safrudin Mosii yang merupakan nara sumber yang juga tenaga ahli bidang keuangan Bolsel. Safrudin juga merupakan mantan auditor utama BPK RI wilayah Enam. Selain itu Kepala BPJS ketenaga kerjaan cabang Manado membawahi seluruh kab kota, pimpinan OPD,kuasa penguna anggaran, PPK, PPTK, Bendahara dan pengelolaan keuangan.
Menurut Bupati, pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan bagian penting dalam pemerintahan. Bimtek ini merupakan momentum untuk dimanfaatkan sebaik – baiknya.
“Kepada para pengelola, mulai dari KPA, PPK, PPT, dan terutama bendahara, agar tetap berpegang pada aturan yang ada,” ujar Kamaru.
Diingatkan agar tetap taat asas dan hukum, jangan sampai ada yang mencoba menabrak aturan dalam pengelolaan keuangan.
Iskandar menegaskan, untuk merajh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) salah satu indikator penilaian adalah nilai kepatuhan.
“Target kita, Bolsel meraih opini wajar tanpa pengecualian yang kelima kalinya. Insya Allah, dengan seluruh kerja keras dan komitmen bersama kita akan mencapai itu,” ujar Iskandar.
Sementara Safrudin Mosii dalam materinya menyampaikan Empat hal yang selalu berpotensi menghambat opini WTP. Seperti pengelolaan kas daerah disetiap SKPD. Artinya tidak bisa ada selisih keuangan di kas. Kedua pengelolaan persediaan artinya penata keuangan yang tidak tertib antara barang masuk dengan barang keluar. Ketiga pengelolaan dana bos, ADD dan kapitasi Puskesmas yang kurang baik.
“Ini harus dikelola dengan baik. Karena saat ini lagi menjadi isu nasional.dari keempat kepatuhan barang dan jasa dalam pengadaan,” jelas Safrudin Mosii.
Sementara Kepala Kantor BPJS dalam materinya menyampaikan untuk saat ini sudah 1.367 THL yang terdaftar pada BPJS.
Penulis: Hasdy
