TOTABUAN.CO BOLSEL — Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Senin 8 Maret 2021.
LKPD yang diserahkkan itu, memuat beberapa laporan. Seperti laporan keuangan pemerintah daerh Bolsel tahun 2020 mencakup, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan Saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan Equitas dan catattan atas laporan keuangan.
Selain itu juga LKPD itu memuat hasil review LKPD oleh Inspektorat, pernyataan tanggung jawab kepala daerah atas LKPD dan laporan keuangan BUMD tahun 2020.
Penyerahan LKPD itu didampingi Ketua DPRD Arifn Olii, dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah Marzansius Arvan Ohy serta para pimpinan OPD.
LKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menyampaikan, jika penyerahan pertanggungjawaban keuangan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan daerah dan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berkeyakinan bahwa audit yang dilakukan BPK perwakilan Provinsi Sulut, selain untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan, juga penting untuk meningkatkan opini yang telah diraih menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) yang lebih berkualitas,” kata Iskandar.
Ia menambahkan penyerahan LPKD TA 2020 ini adalah untuk keperluan audit laporan terhadap kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Aspek-aspek dalam laporan seperti perencanaan penganggaran sampai pada tahap pengadaan serta pengamanan barang yang nantinya menjadi aset daerah.
Iskandar berharap bahwa Pemkab Bolsel di bawah kepemimpinan bersama Deddy Abdul Hamid mampu mempertahankan kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Target kita meraih WTP ke tujuh kalinya. Saya mengapresiasi kinerja para jajaran yang terus berusaha profesional dalam melaksanakan tugas, apalagi jika menyangkut keuangan dan aset daerah,yang harus dikelola dengan terukur, baik dan transparan sehingga hasilnya dalam beberapa tahun kemarin Bolsel selalu mendapatkan predikat WTP,” tandasnya. (*)
