TOTABUAN.CO BOLSEL — Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hi Herson Mayulu mengatakan, tahun ini ada 1000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang masuk ke Sulawesi Utara (Sulut).
1000 unit rumah itu, nantinya akan diberikan kepada warga yang sedang membangun rumah. BSPS ini bersumber dari Kementerian PUPR khususnya Direktorat penyediaan perumahan.
“Alhamdullilah, tahun ini ada 1000 unit BSPS boleh dikawal masuk ke Sulut. 600 unit berada di Bolsel, dan 400 sisanya, disebar ke daeah lain,” ujar Herson saat memberikan arahan di Balai Desa Toluaya Senin 8 Juni 2020.
Program ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Advokasi Program BSPS yang kita bawa dan kawal ini adalah bagian dari hak anggota DPR untuk membangun daerah pemilihannya melalui Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan, ini amanah UU MD3.
Kunjungan kerja itu, dihadir Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid serta Kepala SKPD, Camat dan Staf Khusus Bupati dan para kepala desa .
Di Bolsel sendiri ada beberapa desa yang menjadi fokus. Seperti Desa Pinolosian, Ilomta, Linawan, Pinlosian Selatan dan Desa Kombot Timur.
Di hadapan para kepala desa, Bupati Bolsel dua periode ini menegaskan, mereka yang mendapatkan program bantuan ini, yakni mereka yang sedang membangun rumah.
“Jadi BSPS ini, total nominal dananya berjumlah 17.5 juta rupiah. Ini diberikan kepada mereka yang sedang membangun rumah. Bukan mereka yang baru akan membangun rumah. Kalau mereka yang baru akan membangun rumah, otomatis tidak akan cukup,” jelasnya.
Menurut Politis PDI Perjuangan ini, BSPS ini sifatnya membantu kepada warga yang sedang membangun rumah.
“Bantuan BSPS dalam bentuk dana 17.5 juta rupiah ini harus benar-benar diperbadayakan. Harus dikawal oleh fasilitator dan pemerintah desa. Yang mendapatkan BSPS ini orang yang mau bergotong royong,” ungkap Herson.
Dia berharap pada tahun ini, sudah ada rumah yang selesai dari bantuan ini. “Fasilitator diminta dampingi penerima BSPS,” tuturnya.
Selain BSPS, ada juga program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Menurutnya, untuk Sulut sendiri mendapat 5. Padahal lanjutnya Sulut mendapat 7.
“Sebenarnya cuma dua itu ada di Manado. Yakni Kota Manado tepatnya di Kelurahan Karame dan Mahawu. Tapi menjadi 5. Itupun seharusnya 7, tapi dua untuk Kota Kotamobagu SK penetapan kawasan kumuh-nya terlambat ditanda-tangani oleh Walikota,” ungkapnya.
Herson berjanji pada tahun anggaran 2021 mendatang kuota penerima program Kotaku akan bertambah. Termasuk beberapa desa di kabupaten Bolsel.
Kehadiran program BSPS dan Kotaku ini diharapkan akan mampu memberikan keuntungan bagi warga yang ada di desa di tengah Pandemi Covid-19.
“Memang membanguna fasilitas di desa prinsipnya padat karya. Yakni langsung bayar. Program ini diseting sebagai solusi dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Makanya libatkan warga desa untuk bekerja,” tegasnya.
“Gunakan Program BSPS ini dengan sebaik mungkin agar bisa meningkatkan kwalitas tempat tinggal yang lebih layak” kata H2M sapaan akrabnya
Sementara itu Jois Pulumai, Koordinator Fasilitator BSPS Bolsel mengatakan, tahapan sosialisasi BSPS sudah dilaksanakan ditiap desa dengan standar Protokol penangakan Covid-19
Dia mengatakan, di awal Juni ini pihaknya sudah masuk ditahapan verifikasi calon penerima BSPS.
“Ada dua Korfas dan lima belas tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang mendapatkan penugasan untuk mendata enam ratus calon penerima bantuan” kata Jois.
Dirman Ruchban Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Dinas Pekerjaan Umum Bolsel, menambahkan, ada beberapa kriteria penerima yang harus dipenuhi calon penerima bantuan. Seperti memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya.
“Bisa menerima BSPS jika rumah yang ditempati tidak layak huni, belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya. Berpenghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya” tuturnya.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru mengaku bersyukur hadirnya program BSPS ini di Bolsel.
Bupati mengatakan, BSPS ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi terbantukan hadirnya program BSPS di Bolsel.
BSPS yang juga akrab dikenal dengan istilah bedah rumah merupakan salah satu program Direktorat perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini berhasil dijawab oleh anggota DPR RI Komisi V yang merupakan wakil rakyat kita dari Sulut.
“Tujuan program BSPS adalah terbangunnya rumah layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program BSPS hasil pemikiran Kemenpera mitra kerja Komisi V yang diharapkan membantu masyarakat miskin dan MBR untuk membangun maupun merehabilitasi tempat tinggal mereka sehinga lebih layak huni,” ungkap Bupati.
Warga yang sedang berencana membangun rumah namun memiliki dana terbatas, program BSPS ini bisa jadi jawaban. Pasalnya, untuk menyuskeskan BSPS, pemerintah akan menyalurkan dana Rp 17.5 juta tergantung pada kondisi rumah yang akan diperbaiki. Dana BSPS ini berasal dari APBN dan bantuan pemda setempat.(*)
