TOTABUAN.CO BOLSEL – Empat pemangku adat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengungkapkan kekecewaan mereka atas sikap Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto.
Kekecewaan itu sangat beralasan. Pasalnya AKBP Yuli Kurnianto terkesan mengabaikan undangan paripurna saat perayaan HUT kabupaten yang dilaksanakan usai upacara Kamis 22 Juli 2021.
Awalnya reaksi kekecewaan itu muncul dari anggota DPR RI Hi Herson Mayulu saat menyampaikan sambutan di gedung DPRD. Herson yang juga sebagai pemangku adat di Bolsel, mengaku kecewa dan menilai sikap Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto tak menghargai undangan pemerintah daerah.
Tak sampai di situ, rupanya kekecewaan itu terus berlanjut dengan kedatangan empat pemangku adat di gedung DPRD Senin 26 Juli 2021 yang diterima Ketua DPRD Arifin Olii.
Dengan menggunakan pakaian adat, para pemangku dari empat suku di Bolsel temui Ketua DPRD.
Kedatangaan mereka, untuk mendukung pernyataan sikap pemangku adat tertinggi Bolsel Hi Herson Mayulu. Empat perwakilan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Bolsel yakni suku Gorontalo, Suku Bolango, Suku Mongondow dan Suku Sangihe.
“Kedatangan kami di gedung DPRD, untuk menyampaikan dukungan atas apa yang disampaikan Bapak Hi Herson Mayulu yang juga sebagai pemangku adat tertinggi di Bolsel, saat rapat raripurna HUT Bolsel yang ke 13, Kamis 22 Juli 2021 pekan kemarin,” ujar perwakilan tokoh adat Bolango Zulkarnain M. Ointoe.
Kami menilai kata Zulkarnain, ketidakhadiran Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto, sebagai pelecehan atas undangan pemerintah daerah dalam rangka HUT Kabupaten.
Menurutnya apa yang disampaikan pemangku adat tertinggi di Bolsel saat paripurna itu kami dukung, tegas Zulkarnain menambahkan.
Kabupaten Bolsel merupakan daerah eks swapraja yang sangat menjunjung tinggi nilai adat dan tradisi yang telah dijalankan oleh para leluhur sejak dahulu.
Dia mengatakan, sikap Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto yang tidak hadir dalam paripurna, terkesan tidak mencerminkan rasa hormat terhadap daerah terlebih saat daerah berulang tahun.
“Menghadiri upacara tradisi ini merupakan sebuah penghargaan dan penghormatan akan eksistensi adat dan tradisi lokal Kabupaten Bolsel. Mengabaikan kegiatan yang menjadi tradisi, merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap daerah termasuk adat istiadat. Saat datang, Kapolres Bolsel kami terima dengan adat, berarti beliau adalah bagian dari masyarakat adat,” sentilnya.
Paripurna HUT kabupaten merupakan agenda DPRD yang juga rangkaian kegiatan rutin dan kearifan lokal. Dalam prosesi sidang paripurna peringatan HUT ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi utara yang diwakili kepala Biro Ekonomi, Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongonodow Selatan, jajaran Forkopimpda, Camat, para kepala desa, dan masyarakat adat Bolsel yang diwakili Ta No O Potindaho Lripu, Ki Kolano In Nonombonu Bo Nolintak Kon Lipu, Temey Molamahu dan Datung Mbanua yakni Hi Herson Mayulu.
Kehadiran para pemagku adat sekaligus menyerahkan pernyataan sikap mereka atas kekecewan sikap Kapolres yang diterima Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii.
Beriktu Pernyataan sikap
1.Mendukung Pernyataan Bapak H Herson Mayulu, sebagai pemegang gelar adat tertinggi terkait ketidakhadiran Kapolres Bolsel AKPB Yuli Kurnianto di sidang paripurna DPRD.
2.Menyayangkan atas ketidakhadiran Kapolres Bolsel tanpa mengkonfirmasi ketidakhadirannya. Bagi kami itu adalah pelecehan terhadap adat dan istiadat serta budaya daerah.
3.Kecewa atas sikap Kapolres dengan hanya mengutus Kapolsek sebagai perwakilan padahal banyak jajaran pejabat di Polres.
4. Karena diawal tugas Kapolres dijemput secara adat, maka kami menolak secara adat atas perilaku Kapolres Bolsel yang tidak menghargai dan tidak menghadiri undangan peringatan HUT Kabupatn Bolsel.
Diketahui sebelumnya, tokoh adat Bolsel Hi Herson Mayulu, menyayangkan sikap Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto, yang hanya mengutus seorang Kapolsek dalam kegiatan penting tersebut.
Padahal katanya, paripurna tersebut dihadiri langsung oleh pejabat Pemprov Sulut Kepala Biro Ekonomi Ir Hanny Wayong Msi mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Selain itu tampak Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, pimpinan dan anggota DPRD Bolsel, Danramil, Danpos TNI AL, Kacabjari Dumoga, Kakan Kemenag Bolsel, Kepala Kantor Imigrasi KemenkumHAM kelas II Kotamobagu, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staff Ahli, Staf Khusus Bupati, pimpinan OPD, Camat, dan para kepala desa ikut hadir dalam paripurna.
“Sangat disayangkan, seorang Kapolres tidak mau hadir dan mewakilkan kepada seorang Kapolsek. Memangnya hari ulang tahun kecamatan sehingga yang hadir hanya setingkat kapolsek ?,” sentil Herson.
Herson mengatakan, gedung DPRD adalah gedung rakyat, sehingga ketidakhadiran Kapolres pada acara tersebut tanpa sesuatu alasan, adalah suatu bentuk tidak memiliki rasa hormat terhadap rakyat Bolsel.
“Bolsel adalah tempat dimana Kapolres bertugas, sebagai pengayom rakyat yang juga adalah anggota musyawarah pimpinan daerah. Beginikah mental seorang Bhayangkara negara,” sambung Herson yang juga anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.
Meski demikian, dia mengaku kehadirannya di paripurna tersebut, bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI. Namun sebagai bagian masyarakat adat pemegang empat gelar adat tertinggi yang disematkan oleh 4 etnis terbesar yang ada di Bolsel.
“Wajar ketika saya tersinggung, karena ini adalah bentuk pelecehan terhadap masyarakat adat di Bolsel,” tandasnya.
Kapolres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto, mengatakan, ketidakhadirannya diagenda penting tersebut bukan disengaja, melainkan ada agenda serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Binmas di Aula Polres.
“Saya hanya sempat mengikuti upacara peringatan HUT Kabupaten di lapangan Molibagu, karena siangnya ada agenda Sertijab Kasat Binmas di Aula Polres yang telah diagendakan jauh hari sebelumnya,” kata Yuli menjelaskan. (*)
