TOTABUAN.CO BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi Iskandar Kamaru menegaskan, ada dua instasi yang ada di lingkungan Pemkab Bolsel ditetapkan sebagai organisasi yang masuk zona integritas. Mereka mengawali reformasi birokrasi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan profesionalisme kerja dan lingkungan kerja bebas korupsi.
Hal itu dikatakannya saat memimpin penandatanganan Pakta Integritas dilingkup Badan Keuangan yang didampingi Sekretaris Daerah Marzansius Arvan Ohy, Asisten III Rikson Paputungan, dan tim anggaran Rabu 8 Januari 2020.
Bupati mengungkapkan, dua OPD tersebut menjadi target prioritas pemerintah untuk mewujudkan perubahan manajemen birokrasi.
“Kinerja OPD akan akan dilihat dari laporan keuangan, akuntabilitasnya, keterbukaan informasi terhadap masyarakatnya, dan indikator-indikator lainnya,” kata Bupati.
Iskandar menyebutkan, Dua OPD tersebut meliputi Badan Keuangan dan Dinas Perizinan. Dan di Sulut baru Bolsel, paparnya.
Namun Bupati menegaskan, bukan berarti dinas lain tidak dibawa pengawasan. Semua dituntut professional. “OPD lainnya juga sama, dituntut untuk profesional dalam bekerja,” paparnya.
Dikatakan, Dua OPD tersebut juga dituntut untuk berkembang. Menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada sekarang. Komitmen dalam zona integritas bebas korupsi akan terus dipantau. Jika ada yang belum bisa memenuhi target, maka pemimpin OPD harus siap untuk dimutasi.
“Itu sebagai bentuk profesionalisme kerja sesuai dengan pakta integritas. Bukan karena like dan dislike,” ulasnya.
Sekretaris Daerah Marzansius Arvan Ohy mengungkapkan, pejabat OPD yang tidak mampu mewujudkan profesionalisme kerja dan mencapai target, maka pejabat tersebut harus rela dimutasi. Hal tersebut sebagai konsekuensi sebagaimana pakta integritas yang telah ditandatangani.
“Hal tersebut untuk pencanangan OPD sebagai zona integritas bebas korupsi,” paparnya.
Setiap pemimpin OPD wajib menularkan komitmen dan integritasnya kepada jajaran yang ada di bawahnya. Juga menciptakan pergerakan dan inovasi baru.
“Tidak lagi dituntun dan diberi arahan. Pimpinan OPD harus aktif dan inovatif. Tahun 2020 diharapkan ada inovasi baru sebagai pemanasan untuk menyukseskan program yang akan dilaksanakan,” tandasnya.
Dalam penandatangan pakta integritas sda beberapa hal juga disampaikan.
Selain Persiapan Zona Wilayah Bebas Korupsi di dua dinas, Bupati juga meminta Badan keuangan harus lebih memaksimalkan realisasi pajak dan mengidentifikasi terkait sumber sumber pajak baru direncanakan adanya revisi (NJOP). Selain itu bidang pendapatan terkait Royalti, tunjangan kinerja nanti akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Bupati menekankan kembali untuk tetap menjaga Solidaritas TIM, sekaligus memberikan apresiasi kinerja Badan Keuangan yang memberikan pelayanan maksimal di akhir tahun anggaran. (*)
