TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) akan mempatenkan batik bentenan yang baru sebagai seragam yang digunakan PNS. Bahkan batik tersebut telah diusulkan untuk mendapatkan brand, dari Kementrian Hukum dan HAM sebagai seragam PNS dan perangkat desa untuk dipakai setiap Jumat.
“Sedang kita usulkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk dipatenkan sebagai brand yang akan dipakai PNS dan perangkat desa,” ujar Bupati Bolsel Iskandar Kamaru saat menghadiri penutupan pelatihan kajian kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) tingkat Lanskap di Hotel Sutan Raja Kotamobagu Kamis 6 Februari 2020.
Saat menghadiri penutupan pelatihan tersebut, Bupati didampingi Sekda Bolsel Marzansius Arvan Ohy, Kepala Inspektorat Ridel Paputungan, Kabag Hukum Kadek Wijayanto, serta para pejabat lainnya di lingkup Pemkab Bolsel.
Pelatihan yang berlangsung tiga hari itu, kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara didukung oleh Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia.
Usai menyerahkan sertifikat kepada sejumah peserta, Bupati menyerahkan bingkisan kepada salah satu tim dari WCS Indonesia Program, Dr Ir Titiek Setyawati Msc berupa batik bentenan bercorak Maleo, Mangrove dan Terumbu karang.
Menurut Bupati, pelatihan yang dilaksanakan ini sangat cocok dengan kondisi alam yang ada di Bolsel. Sebab banyak membicarakan soal lingkungan dan hutan.
“Batik bentenan yang diserahkan ini bercorak Burung Maleo, Mangrove dan Terumbuh karang. Dan semua ini ada di Bolsel,” ungkapnya saat menyerahkan kepada tim dari tim dari WCS Indonesia Program.
Bupati beralasan, dengan dipakainya Burung Maleo, Mangove dan terumbu Karang di batik dengan dasar merah maroon itu, agar para PNS dan perangkat desa terus mengingatkan kepada masyarakat untuk terus dijaga untuk tetap dijaga.
“Bolsel kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti burung Maleo itu tinggal ada di Kabupaten Bolmong dan Bolsel. Nah, ini perlu untuk terus dijaga. Begitu pula dengan Terumbu karang dan Mangrove ini terus dilestarikan,” ungkapnya.
Pemerintah daerah lanjutnya tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan inisiatif yang tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bentuk komitmen akan kelestarian lingkungan ini salah satunya dinyatakan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2018 tentang penataan kawasan pengungsian satwa dan Keputusan Bupati Nomor 289 tahun 2019 tentang pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean.
Terpisah, Iwan Hunowu mewakili Country Director – WCS Indonesia Program memberikan apresiasi atas, inisiatif dan komitmen Pemkab Bolsel yang sangat tinggi akan pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungannya untuk dapat didorong bersama-sama.
Menurut Iwan, WCS sebagai mitra pemerintah melihat bahwa kajian kawasan dengan pendekatan KBKT ini dapat menjadi alat perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah lanskap Bolsel yang menghasilkan keseimbangan pemanfaatan secara ekonomi, ekologi dan budaya berkelanjutan
“Kegiatan pelatihan kajian kawasan bernilai konservasi tinggi tingkat lanskap sebagai dasar informasi perencanaan pembangunan di Bolsel yang berkelanjutan,” tuturnya.
Nilai konservasi tinggi menurut definisi HCVRN (2017) adalah nilai-nilai biologis, ekologis, sosial dan/atau budaya yang memiliki arti (signifikansi) dan/atau peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam. (*)
