TOTABUAN.CO BOLMONG – Kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kembali mendapat sorotan DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong). Mereka terkesan tak tahu program bahkan melecehkan karena tidak hadir dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati dan hanya mengirim staf.
“Seharusnya agenda penting seperti ini dihadiri langsung oleh pimpinan SKPD yang diundang, bukan hanya mengirim staf,’’ kata Ketua Komisi IDPRD Bolmong Yusra Alhabsy Minggu (7/9/2014).
Akibatnya, karena kurang data staf yang hadir akhirnya kebingungan menjawab pertanyaan para anggota DPRD soal kebijakan di instansinya.” Inikan aneh. Baiknya pimpinan SKPD yang punya gaya seperti itu diganti yang justru menciderai program kerja bupati dan wakil bupati, tambahnya.
Senada dikatakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Welty Komaling. Menurutnya, sikap cuek sejumlah pimpinan SKPD menimbulkan efek negatif pemerintahan saat ini.
“Visi dan misi bupati dan wakil bupati seakan dimentahkan oleh para bawahannya sendiri. Ini seharusnya tak perlu terjadi. Sebagai bagian dari partai pengusung, saya sangat setuju jika bupati dan wakil bupati merotasi para pimpinan SKPD,’’ tambah Welty.(Has)
