TOTABUAN.CO BOLMONG – Selama 30 hari ke depan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwkilan Sulut mulai melakukan pemeriksaan dokumen terkait penggunaan dana APBD tahun anggaran 2021.
Hal itu berdasarkan surat pemberitahuan yang dilayangkan BPK RI Perwakilan Sulut ke Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong).
Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut merupakan pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas belanja pada Pemkab Bolmong tahun anggaran 2021 melalui pemeriksaan di entitas (WFE) di Lolak dan Work From Office BPK (WFO-BPK) di Manado.
Pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dimulai 20 September 2021 dan akan berakhir 19 Oktober 2021.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, dalam rangka pemeriksaan tersebut, diharapkan semua OPD untuk menyiapkan dokumen untuk pemeriksaan pendahuluan.
“Saya tegaskan agar para pimpinan OPD menyiapkan dokumen dalam rangka pemeriksaan,” tegas usai entri meeting bersama BPK RI Perwakialn Sulut Rabu 22 September 2021.
Pada isi surat pemberitahuan dari BPK RI Perwakilan Sulut, dokumen yang disiapkan dalam bentuk soft copy excell serta dalam bentuk Pdf.
Entri meeting itu diikuti Sekda Bolmong Tahlis Gallang, para asisten serta pimpinan OPD.
Bupati mengungkapkan terima kasih atas kesediakan waktu oleh tim BPK Perwakilan Sulut untuk memulai melakukan pemeriksaan pendahuluan atas belanja tahun 2021 pada semester 2 tahun 2021 ini.
“Tentunya kegiatan pemeriksaan pendahuluan ini akan menjadi pemicu dan pendorong bagi SKPD Pemkab Bolmong untuk segera memperbaiki dan menyernpurnakan dokumen-dokumen belanja APBD sebelum berakhirnya tahun anggaran 2021 dan tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021,” katanya.
Kendati demikian, dengan keterbatasan ruang gerak dan waktu, tim BPK dapat memberikan
panduan dan pemahaman kepada SKPD Bolmong agar tercipta komunikasi yang lancar selama pemeriksaan.
“Keberhasilan perolehan Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020 harus menjadi pemicu bagi SKPD untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan termasuk pada pemenuhan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja APBD,” ungkap Bupati.
