TOTABUAN.CO BOLMONG – Rencana pendirian Pos di perbatasan antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk pemeriksaan pencegahan Covid 19 menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya selan karena jalur trans Sulawesi dengan jumlah kendaraan banyak, juga harus memerlukan kesiapan peralatan yang akan digunakan tim medis dan petugas lainnya.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menuturkan, sangat mendukung upaya pencegahan penanganan penyebaran Virus Corona atau Covid 19. Namun menurutnya, perlu dikoordinasikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan di pos penjagaan.
Dia mengatakan, pos yang akan didirikan di perbatasan diketahui adalah jalur trans Sulawesi. Dengan dirikan pos tersebut, tentu tidak lepas dari pemeriksaan. Mulai dari penyemprotan disinfektan hingga pemeriksaan kesehatan setiap orang.
“Tentu ini perlu kajian. Pertama kesiapan peralatan yang digunakan tim medis. Apa sudah siap APD-nya?. Kita juga harus pikirkan keselamatan tim medis serta petugas lainnya yang akan bertugas nanti,” kata Politisi PDIP ini.
Selain itu jalur tersebut ini merupakan jalur yang menghubungkan ke sejumlah daerah. Sehingga akan terjadi kemacetan dan penumpukan. Sebab butuh waktu dalam setiap pemeriksaan setiap kendaraan. Katakanlah seperti mobil bus yang akan ke Provinsi Gorontalo atau ke Palu dan Makassar. Berapa drum cairan disinfektan yang harus disiapkan di sana. Sebab harus disemprot. Begitu juga dengan pemeriksaan masing-masing penumpang. Tentu ini sangat membahayakan bagi tim medis jika tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).
APD yang akan dipakai tim medis dan petugas lainnya menjadi salah satu faktor utama. Karena mereka juga harus terhindar dan tidak mau tertular virus.
Pos yang didirikan di Kabupaten Boltim itu lanjutnya, berbedah dengan pos di perbatasan Bolmong-Minsel. Karena jalur masuk ke Kabupaten Boltim memang hanya satu jalur. Karena perbatasan Bolmong-Minsel adalah urat nadi untuk menuju ke sejumlah daerah yang ada di Sulawesi. Seperti Gorontalo, Palu hingga Makassar.
“Ini perlu dikoordinasikan lagi. Yang paling efektif itu, pendirian pos di jalan masuk desa. Itu dengan sedirinya akan terinventarisir mana orang yang baru datang. Mereka yang baru datang didata kemudian diperiksa,” tuturnya.
Saat ini peran aparat desa dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Setiap warga yang baru tiba dari bepergian, untuk terus dipantau dan dilaporkan. (Itu yang saya kira efektif,” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Bolmong dr Erman Paputungan mengaku, jika penyediaan APD masih sangat terbatas. Kendati dananya sudah siap, namun saat ini APD menjadi barang yang langkah. Dia mengatakan, semua daerah di Indonesia sangat membutuhkan barang tersebut.
“Dananya sudah siap. Tapi masih dalam proses pengiriman. Tentu tanpa menggunakan APD juga akan berisiko bagi petugas medis. Bahkan petugas masih menolak jika tidak dilengkapi dengan peralatan,” kata dia.
Namun kendati demikian, tim survey di lapangan terus bergerak hingga ke desa-desa. Termasuk informasi dari para aparat dan tokoh masyarakat disetiap desa yang terus dimaksimalkan.
Diakui APD yang disediakan itu untuk Puskesmas namun tidak bertahan lama. Saat ini APD jenis coper all sebanyak dua ribu sedang dalam pencarian untuk dibeli.
Untuk bantuan provinsi ada 50 buah coper all masker hanya 25 dan dibagikan ke 18 Puskesmas. Masing-masig hanya dapat satu dan juga dua buah. (*)
