TOTABUAN.CO BOLMONG – Reses masa sidang pertama tahun 2020 mulai dilaksanakan DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong). Selama lima hari ke depan, para wakil rakyat ini akan turun ke daerah pemilihan (Dapil) mereka, untuk menyerap aspirasi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 mendatang.
Seperti yang dilaksanakan salah satu pimpinan DPRD Bolmong Welty Komaling saat melaksanakan reses di Desa Makaruo Kecamatan Dumoga Barat Kamis 20 Februari 2020.
Menurut Welty, reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD untuk turun ke Dapil masing-masing. “Reses ini bertujuan untuk menyerap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga sangat penting,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, dari hasil Reses nantinya akan dituangkan dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Di sana akan dilihat rangking serta ditambah dengan pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 menyebutkan, DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran paling lambat seminggu sebelum dilaksanakan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Hal itu berdasarkan hasil reses sebagai bahan perumusan kegiatan.
Namun, pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
“Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD,” ucapnya.
Pada reses itu, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan pemerintah desa dari Tujuh desa yang ada di Kecamatann Dumoga Barat hadir dan menyampaikan aspirasi mereka.
Dari aspirasi yang disampaikan itu, semua dianggap penting karena telah melewati Musrenbang tingkat kecamatan. Mulai kebutuhan jalan, ruang kelas baru untuk sekolah, jemabatan penhubung di desa, RTLH, irigasi, alat pertanian hingga kebutuhah guru.
“Semua penting tapi ada yang lebih penting. Sebab hanya lima usulan yang akan diterima sesuai dengan rangking. Nah, di sini dibutuhkan pokok pikiran dari anggota DPRD,” katanya. Welty mengatakan, tidak semua usulan juga bias diterima. Sebab disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. (*)
