TOTABUAN.CO BOLMONG–Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanny R Tuuk Sth MM menghadiri acara temu koordinasi dengan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI dan jajaran Pemprop Sulut, yang diadakan di ruang rapat CJ Rantung, kantor gubernur, Selasa (25/8).
Temu koordinasi tersebut terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hadir dalam kegiatan tersebut Mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI Prof DR Yohana Susana Yambise, Wagub Sulut DR Djouhari Kansil MPD. Forkompinda Sulut, kepala SKPD terkait dari propinsi dan kabupaten /kota, LSM, organisasi wanita.
Wagub dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran mentri. Menurut wagub dalam laporannya bahwa Index Pemberdayaan Gender (IPG) Sulut 65 persen / peringkat ke enam nasional. Secara internal telah dibuatkan program standart pelayanan minimal bagi KDRT dan TPPO bekerja sama dengan instansi lain serta LSM /organisasi perempuan.
Lebih jauh, secara bergurau wagub menyatakan “Kami di Sulut tidak memperdagangkan orang, tapi diperdagangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab” ujarnya.
Mentri pemberdayaan perempuan dalam sambutannya mengatakan, Tupoksi kementrian nya adalah advokasi serta sosialisasi berkelanjutan demi mengangkat derajat, serta mewujudkan perempuan Indonesia dalam berbagai lini pembangunan .
“Kesetaraan gender merupakan program pemerintah secara nasional, sudah saatnya perempuan diperhatikan bukan hanya sebagai orang kedua, begitu pula dengan anak anak indonesia juga harus diperhatikan,”ujar mentri.
Lebih jauh mentri mengatakan, jangan sampai ada stigma atau cap negatif terhadap perempuan Sulut, sudah saatnya nasib mereka diangkat dan diberdayakan, jangan sampai mereka keluar daerah dan diperdagangkan. Demikian pula halnya dengan pola tumbuh kembang anak. Tak boleh lagi ada kekerasan terhadap anak, karena mereka adalah generasi masa depan bangsa.
Sementara itu menurut wakil bupati Yanny R Tuuk Sth MM, harus ada perubahan mindset terhadap budaya patriaki dimana laki laki lebih tinggi kedudukannya. Suatu daerah dianggap maju jika peran perempuan telah sejajar dengan kaum laki laki.
Pemerintah daerah akan terus memantau pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bolmong, melalui instansi teknis terkait dan kerjasama dengan institusi Polri serta organisasi pemerhati wanita dan anak. (Humas)
