TOTABUAN.CO BOLMONG—Kasus pencairan dana 1.6 miliar di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Bolmong dikabarkan melibatkan banyak pihak.
Sejumlah pejabat eksekutif serta sejumlah anggota DPRD Bolmong ditenggarai terlibat.Dana sebesar 1.6 miliar itu merupakan dana untuk pemeliharaan jalan yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2013. Namun, ternyata dana yang dicairkan lewat DPPKAD itu, tak dikerjakan instansi teknis, namun hanya diberikan kepada sejumlah pejabat baik eksekutif maupun sejumlah angota legislatif.
Kepala DPPKAD Amri Arif saat dimintai keterangan membenarkan jika dana 1.6 miliar sudah dicairkan. Dia menjelaskan, dana tersebut dicairkan oleh pihak dinas pekerjaan umum, karena memang tertata dalam APBD 2013.
“ Iya dananya sudah cair. Yang mencairkan itu dari pihak PU,”kata Amri saat dihubungi via telepon selulernya.
Meski demikian, Amri tak bisa menjelaskan lebih jauh soal penggunan dana itu. Apakah digunakan atau tidak.
Dari data yang didapat, dana 1.6 mliar itu,hanya digunakan untuk bagi-bagi kepada sejumlah pejabat serta sejumlah anggota DPRD Bolmong demi memuluskan pembahasan LKPJ Bupati.
Sementara warga meminta agar Polres Bolmong serta Kejaksaan negeri Kotamobagu untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Pemkab Bolmong. Bahkan sejumlah anggota legislatif yang dikabarkan menerima suap untuk diperiksa, ucap Ma’ruf Mokodongan warga Lolak.
Editor Hasdy Fattah
