TOTABUAN.CO BOLMONG –Usulan Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) ke Kementrian Kesehatan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum dikabukan.
Usulan penerapan PSBB Bupati Bolmong ke Kementrian Kesehatan itu dilayangkan 10 April 2020 lalu. Namun setelah dilakukan kajian epidemiologi dan aspek lainnya oleh tim teknis, Menkes Terawan belum bisa menetapkan PSBB di kabupaten lumbung beras ini.
Namun kendati demikian, Pemerintah Bolmong harus tetap melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19.
“Atas pertimbangan kajian epidemiologi dan aspek-aspek lainnya oleh tim teknis, usulan Pemkab Bolmong belum dikabulkan,: ujar juru bicara Pemkab Bolmong Parman Ginano Kamis 16 April 2020.
Keputusan belum bisa diterapkannya PSBB tersebut bukan hanya didasarkan pada kajian epidemiologis dan aspek lainnya oleh tim teknis. Tapi juga memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Hal itu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diatur bahwa untuk dapat ditetapkan PSBB di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria tertentu.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan, usulan PSBB itu, merupakan perhatian pemerintah daerah agar waga Bolmong terhundar dari wabah Convi-19. Namun, meski belum dikabulkan usulan tersebut, tidak menyurutkan, niat pemerintah daerah memerangi Civid 19.
“Meski belum dikabulkan tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah untuk memerangi Covid 19,” kata Bupati.
Bupati menegaskan, agar terhindr dari Covid 19, semua protokoler kesehatan tetap diterapkan oleh semua pihak. Baik masyarakat dan pemerintah.
“Pemerintah daerah dan masyarakat Bolmong tetap patuh menjalankan protokoler kesehatan. Disetiap desa, kelompok masyarakat tetap diingatkan untuk menjalankan protokoler kesehatan. Di masing-masing desa pos kamling terus dioptimalkan untuk mendeteksi setiap pendatang yang baru tiba,” kata Bupati. (*)
