TOTABUAN.CO BOLMONG —Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut saat ini mulai melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan pada tahun 2015 lalu. Kendati baru tiga hari berada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) namun tiga pimpinan SKPD mulai dipanggil oleh BPK terkait dengan pengelolaan asset daerah.
Dari tiga SKPD itu yakni dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum (PU) dan dinas pendidikan. Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latif mengatakan, pemanggilan tiga SKPD itu guna untuk memeriksa soal berkas yang ada terkait dengan hasil pekerjaan yang dilakukan pada tahun anggaran 2015 lalu.
Ia mencontohkan seperti dinas pendidikan misalnya, seperti proyek bangunan sekolah, perpustakaan, dan ruang belajar. Dokumen seperti itu yang diminta oleh BPK.
Begitu juga dengan dinas PU yakni volume pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Untuk dinas kesehatan kata Abdul Latif, mengenai alat kesehatan dan proyek puskesmas.
“Jadi belum ada masalah selama berkas dan bukti fisik ada,” kata dia.
Ia menjelaskan bahwa pemanggilan tiga kepala SKPD itu guna untuk menyiapkan berkas sebelum tim BPK akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat lalu, semua berkas sudah 100 persen dilengkapi dan dilakukan perbaikkan. Sehingga Ia yakin jika pada pemeriksaan BPK tahun anggaran 2015 ini Bolmong akan memperoleh opini yang lebih baik. (Mg3)
