TOTABUAN.CO BOLMONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Gallang mengatakan, pemasukan data dari SKPD ke tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang sedang melakukan audit, sudah mulai membaik jika dilihat dari tahun sebelumnya. Menurutnya data yang diminta dari tim BPK itu, terkait dengan pengelolaan tahun anggaran 2017 lalu.
“Progresnya sudah membaik bila dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Tahlis Senin (19/2).
Di hadapan para PNS dalam apel Korpri, Tahlis terus memberikan support kepada pimpinan SKPD.
Menurutnya sejak dua pekan tim BPK berada di Bolmong dalam melaksanakan audit, semua data yang perlukan terpenuhi, kendati masih ditemukan beberapa yang terlambat.
Dia berharap hal ini dapat dipertahankan. Karena hasil temuan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2017 tergantung dari para pimpinan SKPD.
“Kalau kita memasukan data yang lengkap, saya yakin tidak akan ada temuan,” ujarnya.
Ia meyakini, para PNS yang ada di Bolmong, tidak ada niat sedikit pun menggunakan dana APBD di luar dari ketentuan sebagaimana yang diatur.
Sehingga tak perlu takut untuk menghadap jika sewaktu-waktu dipanggil. Menurutnya sebelumnya tim dari BPK sudah menyampaikan jika data dan informasi sangat dibutuhkan.
“Jika diminta informasi ataupun data segera dimasukan. Begitu juga dengan para PPK, PPTK dan Bendahara untuk tetap bersedia untuk mendampingi tim BPK untuk turun ke lapangan,” kata Tahlis.
Mantan Sekda Bolsel dan Kota Ktamobagu ini mengatakan, PPK, PPTK, Bendahara wajib untuk mendampingi tim dari BPK jika sewaktu-waktu diminta turun ke lapangan. Jika perlu melibatkan pihak ketiga tolong dilibatkan.
Dia menjelaskan, perlunya melibatkan pihak ketiga dalam pemeriksaan lapangan, sebab dalam pemeriksaan pihak ketiga yang paling tahu seluk beluk soal kegiatan yang menyangkut pekerjaan fisik.
“Jangan sampai pemeriksaan sudah selesai, LHP sudah dipublis kemudian keberatan. Kalau LHP sudah diserahkan tidak bisa lagi ada komentar. Yang ada hanyalah tuntutan ganti rugi,” tuturnya.
Tahlis optimis, jika pada tahun 2018 ini, hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan akan mendapat opini yang baik. (**)
