TOTABUAN.CO BOLMONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Gallang mengatakan, dari 15 kabupaten kota di Sulut, Kabupaten Bolmong salah satu daerah yang menerapkan e-Budgeting. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hanya ada 8 daerah yang menerapakan pengelolaan keuangan dengan menerapkan e-Budgeting di Indonesia, dan e- Planing 136 daerah.
Menurut Tahlis, Kabupaten Bolmong mengikuti Ibu kota DKI Jakarta, dan Kota Surabaya yang sudah lebih dulu menggunakan sistem tersebut.
“Di Provinsi Sulut Baru Bolmong yang menerapkan sistem e-Budgeting,” ujar Tahlis Senin (4/2/2019).
Mantan Sekda Kabupaten Bolsel dan Kotamobagu ini menyebut, sistem e-budgeting ini ampuh untuk menangkal permainan anggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Selain itu keunggulan dalam sistem ini yakni membuat penyusunan APBD dilakukan dengan transparan.
“Tidak sembarang orang bisa mengubah program atau tiba-tiba memasukkan mata anggaran baru ke RAPBD,” jelasnya.
Penerapan sistem ini, hanya segelintir pihak yang memiliki akses masuk ke dalam sistem. Yakni Sekda, Kepala Badan Keuangan (BKD), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), para asisten dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Hanya mereka yang memiliki kata sandi yang dapat masuk ke sistem e-budgeting,” ungkapnya.
“Tidak mungkin ada kegiatan susulan yang dimasukkan di tengah-tengah pembahasan yang sudah disepakati melalui Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten. Mau diutak-atik seperti apa pun pasti ketahuan,” tambahnya.
Siapa saja yang telah mengakses e-budgeting sangat mudah diketahui. Dengan demikian, pihak yang mengubah atau menambah program dalam RAPBD akan terlacak.
“Saya pegang password, bisa lihat APBD, tapi tidak bisa mengubah, Bupati dan DPRD juga tidak bisa mengubah. Kalau mau mengubah ada waktunya. Jadi tak bisa sembarangan,” tandasnya.
Penulis: Viko
