TOTABUAN.CO BOLMONG – Tantangan bakal lebih sulit akan dihadapi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit. Hal itu setelah dipercayakan kembali sebagai Pj Bupati Bolmong satu tahun ke depan. Limi terhitung dua tahun menjabat sebagai Pj Bupati hingga 22 Mei 2024 mendatang.
Tantangan yang harus dihadapi tentu tidak muda. Persiapan pemilu saat ini sudah di depan mata, tidak saja secara pribadi dituntut sebagai penjabat kepala daerah netral, tetapi juga seluruh ASN (aparatur sipil negara) di wilayah kerjanya. Godaan cukup banyak, tarik sana sini, banyak kepentingan yang berbeda-beda.
Tokoh Muda Bolmong Raya Sehan Ambaru mengatakan kondisi saat ini, Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit harus mampu memainkan kepemimpinan transisional yang baik. Selain itu harus mampu menjembatani kesinambungan visi, misi, dan kebijakan kepala daerah sebelumnya dengan visi, misi, dan kebijakan berikutnya dalam koridor Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Pj Bupati harus mampu memastikan semua fungsi penyelenggaraan pemerintahan, terutama pelayanan publik harus tetap berjalan dan memastikan efektivitasnya,” ujar Sehan.
Tantangan lain, Pj Bupati harus mampu mendinginkan suasana politik yang dihadapi di Pemilu saat ini. Mampu mencairkan suasana kompetisi dalam pileg. Sebab sebagai Pj kepala daerah yang berstatus ASN, Limi harus menjadi payung peneduh dan mengendalikan konflik sosial politik dalam berbagai bentuknya, terutama di ruang-ruang demokrasi yang semakin terbuka dengan maraknya media sosial.
Sebagai instrumen pengendalian situasi dan kondisi keamanan, dengan tetap mengedepankan kebebasan berdemokrasi, Pj Bupati Limi Mokodompit diharapkan harus mampu membaca konstelasi politik lokal dan sendi-sendi demokrasi yang bersih dari isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan intoleransi.
“Tantangan Pj Bupati Bolmong di tahun 2023 ini cukup berat karena mereka bakal berhadapan dengan kepentingan politik,” katanya.
Dalam pengelolaan APBD, penjabat bupati memiliki mandat penuh sehingga harus menghadapi tekanan dari DPRD. Tentu lanjut Sehan, akan menjadi tantangan lain lagi bagi Limi.
“Masalahnya APBD harus dibereskan. Eksekutif dan Legislatif tentu harus berunding. Yang paling susah titipan orang minta proyek, minta dana hibah, organisasi masyarakat minta bantuan. Ini harus bisa diplomasikan dan harus mengecek kondisi kemampuan keuangan daerah,” sentilnya.
Situasi semakin sulit ketika ada pegawai yang harus dimutasi. Ia harus mengikuti aturan main berdasarkan meritokrasi. Kemampuan komunikasi dan pengelolaan informasi yang prima, baik dalam menerima maupun menyampaikan pesan, sangat dibutuhkan bagi Limi.
“Akan banyak masalah yang akan datang hanya karena miskomunikasi dan seorang kepala daerah dalam setiap detiknya akan dipapar berbagai informasi yang beragam, baik yang sangat penting maupun yang tidak penting, bahkan menyesatkan,” kata Sehan.
Seorang penjabat kepala daerah juga harus paham struktur organisasi dan peran fungsi perangkat daerah hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Harus paham struktur anggaran, baik sisi pendapatan maupun belanja. Sebab, bersama-sama untuk menyusun APBD dengan Badan Anggaran DPRD, serta menandatangani Peraturan Daerah APBD.
Sehan juga mengingatkan, integritas seorang penjabat kepala daerah sangat dibutuhkan. Sebab Pj bupati memiliki kekuatan seperti kepala daerah definitif.
“Perintahnya akan didengar dan keputusannya berdampak luas. Implikasinya adalah berbagai godaan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan secara halus maupun vulgar menjadi tantangan nyata,” tegasnya.
Meskipun hanya sebagai Pj bupati yang bersifat sementara, kepala daerah dituntut memiliki kualitas mental kepemimpinan yang memadai. Ia mengungkapkan, tantangan besar penjabat kepala daerah di tahun 2023 ialah masih harus melakukan banyak hal. Persoalan inflasi, stunting, penanganan kemiskinan.
Sehingga menjadi pertimbangan Gubernur Sulut Olly Dondokambey mempercayakan kembali sebagai penjabat bupati untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang belum selesai. (*)
