TOTABUAN.CO BOLMONG —20 Februari menjadi titik refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta memimpim Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Perjalanan tahun pertama ini tidak berlangsung dalam situasi ideal. Keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi latar utama yang membentuk arah serta ritme pemerintahan.
Efisiensi bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan. Pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk menata ulang prioritas, memastikan belanja lebih selektif, serta menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan. Dalam konteks ini, keberanian mengambil keputusan untuk memangkas pos non-prioritas menjadi langkah awal yang menentukan.
Refleksi tahun pertama menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam tata kelola anggaran. Belanja operasional ditekan, kegiatan seremonial dibatasi, dan perjalanan dinas dikurangi. Kebijakan tersebut memberi ruang bagi alokasi yang lebih besar pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan tidak ringan. Efisiensi berdampak pada penundaan sejumlah program dan penyesuaian target pembangunan. Namun, pilihan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas keuangan daerah agar tidak terbebani di masa mendatang. Prinsip kehati-hatian menjadi pijakan dalam setiap kebijakan.
Pelayanan dasar tetap dijaga sebagai prioritas. Sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi publik dipastikan tetap berjalan. Pemerintah berupaya agar kebijakan penghematan tidak mengurangi kualitas layanan yang menjadi hak masyarakat.
Refleksi ini juga memperlihatkan perubahan kultur birokrasi. Aparatur dituntut bekerja lebih efektif, adaptif, dan inovatif. Efisiensi mendorong pola kerja yang lebih sederhana dan terukur, sekaligus menekan kebiasaan belanja yang kurang produktif.
Dari sisi pembangunan, pendekatan bertahap menjadi strategi utama. Program infrastruktur dan penguatan ekonomi tetap berjalan, meski dengan skala prioritas yang lebih ketat. Fokus diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Satu tahun ini menjadi fase konsolidasi. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara janji politik dan realitas fiskal. Tidak semua rencana dapat direalisasikan dalam waktu singkat, namun fondasi tata kelola yang lebih disiplin mulai dibangun.
Refleksi juga menjadi ruang evaluasi.
Keterbukaan terhadap kritik dan masukan publik penting untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan. Efisiensi harus tetap dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terjaga.
Memasuki tahun kedua, tantangan tentu belum berakhir. Namun satu tahun pertama memberi pelajaran bahwa di tengah keterbatasan, pemerintahan tetap dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian, fokus pada prioritas, serta komitmen menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
