TOTABUAN.CO BOLMONG – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tuntas mengkaji nama-nama yang akan di-rolling. Hal itu dalam rangka agenda ralling yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Menurut Kepala BKPP Bolmong Umarudin Amba, rolling kini tinggal menunggu restu dari Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow.
“Untuk kajiannya sudah selesai. Kita tinggal menunggu arahan Bupati untuk melaksanakan proses pelantikan,” ujar Umarudin.
Kajian nama-nama yang akan di-rolling berada pada jabatan untuk eselon III dan IV. Sedangkan untuk eselon dua, masih akan dilakukan job fit sebelum dilakukan rotasi.
“Untuk nama-nama yang dikaji itu untuk eselon tiga dan empat. Kalau untuk eselon dua harus dilakukan Job Fit terlebih dahulu,” tambah Umarudin menjelaskan.
Umarudin menegaskan, persoalan mutasi ini menjadi kewenangan penuh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Sebab sebelumnya rekomendasi dari KASN itu ada 19 jabatan eselon II yang akan dilakukan Job Fit.
“Bupati selaku user tentu berhak dalam untuk melakukan rolling dalam rangka penempatan jabatan,” tegasnya.
Rencana rolling jabatan dilingkungan Pemkab Bolmong terus mewarnai isu ASN Bolmong. Baik eselon II, III dan IV yang diprediksi akan diisi oleh wajah baru.
Wacana tersebut hadir bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah penyederhaan dan penambahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolmong pada tahun 2021 ini. Sebut saja rencana akan dipisahnya Bagian Ekonomi Pembangunan menjadi dua bagian yakni Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dan Bagian Administrasi Pembangunan. Sehingga dibutuhkan pengisian jabatan atas hadirnya OPD tersebut.
Selain itu, di sejumlah OPD akan ada penambahan nomenklatur struktur. Seperti di Inspektorat yang nantinya akan ketambahan Inspektur Pembantu (Irban) Investigasi.
“Di tahun 2021, kita masih akan melakukan penyerdehanaan struktur di sebelas OPD. Namun, ada juga sekitar lima OPD yang akan mengalami penambahan nomenklatur OPD. Ini kita laksanakan sebagaimana target yang dimintakan pemerintah pusat, agar di tahun 2021 sudah bisa seratus persen struktur OPD di semua daerah,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg) Bolmong, Irlansyah Mokodompit beberapa waktu lalu.(*)
