TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mencatat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,57 miliar dari total target sebesar Rp4,46 miliar, atau sekitar 57,7 persen. Capaian ini menjadi salah satu indikator positif dalam kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bolmong tahun berjalan.
Selain PBB-P2, sejumlah sektor pajak daerah lainnya juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PAD. Dari sektor pajak daerah, realisasi penerimaan tercatat mencapai Rp45,88 miliar dari target Rp49,01 miliar, atau sekitar 93,61 persen. Angka tersebut menunjukkan efektivitas pemungutan pajak yang terus mengalami peningkatan.
Beberapa jenis pajak bahkan mencatatkan realisasi cukup tinggi. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) misalnya, terealisasi sebesar Rp848,23 juta dari target Rp500 juta, atau melampaui target hingga lebih dari 160 persen. Sementara itu, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terealisasi Rp10,92 miliar dari target Rp11,46 miliar, yang bersumber dari pajak restoran, tenaga listrik, perhotelan, serta jasa hiburan.
Dari sektor opsen pajak, realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp4,56 miliar dari target Rp4,13 miliar, sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp3,99 miliar dari target Rp4,80 miliar.
Sementara itu, retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap PAD dengan realisasi mencapai Rp14,06 miliar dari target Rp19,84 miliar, atau sekitar 70,90 persen. Retribusi jasa umum, khususnya dari sektor pelayanan kesehatan, menjadi penyumbang utama pada pos tersebut.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Ashari Sugeha mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari upaya intensifikasi dan optimalisasi pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Realisasi PBB-P2 hingga saat ini mencapai Rp2,57 miliar dari target Rp4,46 miliar. Secara umum, penerimaan PAD menunjukkan tren positif, terutama dari sektor pajak daerah dan beberapa jenis pajak yang bahkan sudah melampaui target,” ujar Ashari.
Menurutnya, BKD bersama perangkat daerah terkait terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan, mulai dari pendataan ulang objek pajak, penguatan peran pemerintah kecamatan dan desa, hingga peningkatan layanan pembayaran pajak yang semakin mudah dan transparan.
“Kami terus mendorong kesadaran wajib pajak bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Ashari menambahkan, dengan sisa waktu tahun anggaran yang masih tersedia, pihaknya optimistis realisasi PAD, termasuk PBB-P2, akan terus meningkat dan mendekati bahkan mencapai target yang telah ditetapkan.
“Kami optimistis dengan sinergi semua pihak dan partisipasi masyarakat, target PAD tahun 2025 dapat tercapai sesuai harapan,” pungkasnya. (*)
