TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menunjukkan respons terhadap bencana banjir yang melanda Desa Bakan, Kecamatan Lolayan beberapa hari lalu.
Sebagai langkah kongkrit, Pemkab Bolmong akan menurunkan tim investigasi lintas sektor untuk menelusuri akar penyebab banjir yang berdampak pada puluhan kepala keluarga, termasuk meninjau langsung area operasional PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) yang berada di sekitar wilayah terdampak.
Langkah ini menandai keseriusan Pemkab dalam menyikapi keluhan masyarakat yang menduga bahwa aktivitas pertambangan PT JRBM turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana di wilayah sekitar.
Tim investigasi yang dibentuk terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tim ini akan melakukan investigasi teknis dan ekologis untuk mengidentifikasi penyebab banjir secara menyeluruh, termasuk kemungkinan dampak dari kegiatan tambang yang dilakukan PT JRBM.
“Dalam waktu dekat, tim akan segera turun ke lapangan, tidak hanya meninjau lokasi pemukiman warga yang terdampak, tetapi juga menelusuri hingga ke area operasional PT JRBM,” ujar Asisten II Pemkab Bolmong, Renti Mokoginta, usai rapat koordinasi yang digelar pada Senin, 25 Agustus 2025.
Renti menegaskan bahwa investigasi ini tidak semata bersifat administratif, tetapi akan berbasis data lapangan dan observasi teknis mendalam. Pemkab ingin memastikan apakah ada korelasi langsung antara aktivitas pertambangan dengan terjadinya banjir di Desa Bakan.
“Tujuan kami adalah mendapatkan gambaran utuhnbaik dari aspek hidrologi, kerusakan lingkungan, hingga tata kelola tambang. Jika memang ditemukan kontribusi dari aktivitas pertambangan, maka akan diambil langkah penanganan sesuai regulasi,” tegasnya.
Pemkab Bolmong menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, khususnya di kawasan tambang terbuka seperti yang dioperasikan oleh PT JRBM. Perubahan bentang alam, penggundulan lahan, serta potensi sedimentasi dari kegiatan tambang dinilai dapat memperburuk daya resap tanah dan mempercepat limpasan air saat hujan deras.
Investigasi ini juga bertujuan menyusun langkah-langkah mitigasi yang terukur, sebagai bagian dari kebijakan jangka menengah dan panjang. Tidak hanya untuk penanganan dampak banjir saat ini, tapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Pemerintah tidak ingin menyelesaikan masalah secara reaktif. Kami ingin membangun sistem mitigasi bencana berbasis data, agar masyarakat di wilayah lingkar tambang seperti Desa Bakan tidak terus-menerus menjadi korban,” lanjut Renti.
Pemkab Bolmong juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga. Selain investigasi teknis, langkah penanganan terhadap warga terdampak terus dirumuskan, mulai dari bantuan darurat, pemulihan lingkungan, hingga perlindungan hak-hak masyarakat.
Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan komitmen mereka untuk tidak mengabaikan setiap indikasi kelalaian lingkungan, khususnya yang mungkin berasal dari aktivitas industri berskala besar seperti pertambangan.
Dengan langkah investigatif ini, diharapkan akan lahir solusi konkret dan adil bagi masyarakat Desa Bakan, serta tercipta tata kelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan di Bolmong. (*)
