TOTABUAN.CO BOLMONG — Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan pemeriksaan kualitas beras dan minyak goreng Minyakita di gudang Bulog Bolmong, sebagai bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan pemerintah periode Februari–Maret 2026.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh komoditas bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat berada dalam kondisi baik, layak konsumsi, dan memenuhi standar kualitas sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Berdasarkan data penyaluran, bantuan pangan periode Februari–Maret 2026 akan diberikan kepada 29.900 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Bolmong. Total beras yang disiapkan mencapai 598.000 kilogram, disertai penyaluran minyak goreng Minyakita sesuai alokasi pemerintah.
Jumlah penerima bantuan pada periode ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan penyaluran sebelumnya pada Oktober–November 2025. Pada periode tersebut tercatat 15.631 PBP dengan total bantuan beras 312.620 kilogram.Dengan demikian, terdapat penambahan sebanyak 14.269 PBP pada penyaluran periode Februari–Maret 2026.
Kepala Dinas Sosial Bolmong Erni Mokoginta, mengatakan pemeriksaan kualitas dilakukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar.
“Pemeriksaan ini penting untuk memastikan kualitas beras dan minyak goreng yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Kami ingin memastikan bantuan pangan dari pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima,” ujar Erni.
Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penerima bantuan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Jumlah penerima bantuan pada periode ini meningkat dibandingkan penyaluran sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat,” tambahnya.
Rencananya, penyaluran bantuan pangan tersebut akan mulai dilaksanakan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, melalui koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, desa, serta pihak Bulog agar proses distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran. (*)
