TOTABUAN.CO BOLMONG —Penanganan bencana banjir dan banjir bandang yang melanda delapan desa di dua kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Bolmong bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk memperkuat langkah-langkah penanganan dalam masa tanggap darurat.
Rakortek yang digelar di Posko Utama Tanggap Darurat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta selaku Kepala BPBD ex officio, serta jajaran pimpinan OPD terkait.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Nomor 472 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
Sejak bencana terjadi, Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Bolmong secara rutin melaporkan perkembangan kondisi di lapangan kepada Pusdalops BNPB. Laporan tersebut langsung direspons dengan turunnya tim BNPB yang dipimpin Mayjen TNI Moch. Lutfie Beta, Sos, bersama kedeputian Penanganan Darurat BNPB Rudy Supriyadi, SE.
Tim BNPB mulai melakukan peninjauan sejak Minggu (2/11) di Kecamatan Poigar, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Passi Barat pada Senin (3/11). Kunjungan ini untuk memastikan kondisi lapangan dan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
Usai peninjauan, tim BNPB dan jajaran Pemkab Bolmong langsung menggelar Rakortek membahas berbagai langkah strategis percepatan penanganan bencana.
Dalam arahannya, tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat Rudy Supriyadi menegaskan pentingnya pelibatan unsur Pentahelix meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam masa tanggap darurat agar penanganan berjalan cepat dan terpadu.
Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan antara lain, Pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.Perbaikan infrastruktur darurat, seperti jalan dan jembatan sementara.Pemulihan fungsi sosial masyarakat. Koordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca wilayah Bolmong. serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan melalui praktik ilegal logging dan penambangan tanpa izin (PETI).
“BNPB juga akan menyiapkan dana stimulan bagi masyarakat yang rumahnya berada di wilayah sepadan sungai. Namun, pemerintah daerah perlu menyiapkan lokasi relokasi yang aman dan layak,” ujar Rudy Supriyadi.
Menurutnya, relokasi tersebut harus menjadi bagian dari upaya mitigasi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi tinggal di zona rawan bencana.
Sementara itu, Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan apresiasi atas respon cepat BNPB yang turun langsung ke Bolmong. Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait akan menindaklanjuti hasil Rakortek dengan aksi nyata di lapangan.
“Langkah-langkah yang dibahas hari ini akan segera kami jalankan. Prioritas utama kami adalah memastikan masyarakat terdampak mendapat bantuan yang cukup dan infrastruktur dasar segera pulih,” kata Yusra.
Rakortek ini diharapkan memperkuat koordinasi antara Pemkab Bolmong, BNPB, dan seluruh unsur Pentahelix dalam upaya pemulihan pascabencana. Tujuannya agar sarana dan prasarana publik segera berfungsi kembali, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat normal seperti sediakala. (*)
