TOTABUAN.CO BOLMONG–Meski paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 telah selesai dilaksanakan, namun proses pembahasan yang telah dilakukan, menyisahkan berbagai keluhan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow. Isu papa minta saham, teryata sama terjadi di DPRD Bolmong saat pembahasan APBD di DPRD Bolmong dengan ‘papa minta proyek’ dari oknum-oknum anggota DPRD.
“Yang sering membuat pembahasan dan paripurna APBD lambat, karena terjadi deal-deal antara oknum-oknum anggota DPRD dengan para pimpinan SKPD. Bahkan ada yang memang terang-terangan meminta dengan cara menekan,” ujar sumber resmi .
Dikatakan, dirinya menyayangkan agenda untuk kepentingan rakyat pada tahun anggaran 2016, diwarnai dengan hal seperti itu. Akibatnya, proses pembahasan harus tertunda dan tidak berjalan dengan semestinya.
“Kalau sudah disetujui permintaan, baru kemudian ada pembahasan dan paripurna. Ini kan sangat disayangkan. Jatah proyek deal, APBD bisa disepakati,” tambah sumber.
Namun Wakil Ketua DPRD Bolmong, Kamran Muchtar membantah soal isu papa minta proyek dalam pembahasan APBD.
“Sejauh ini tidak ada deal atau permintaan seperti itu, semua berjalan sebagaimana seharusnya, kalaupun ada, sebatas aspirasi dan itu normal saja sesuai kondisi keuangan yang ada,” jelasnya.
Bahkan, untuk aspirasi pun kata Kamran, tergantung posisi APBD. “Tidak semua juga aspirasi ditanggapi APBD. Misalnya ada usulan di salah satu desa, itu tergantung kondisi APBD. Deal-deal itu tidak ada dalam pembahasan,” katanya.
Namun politisi PAN itu enggan berkomentar jauh jika terbukti ada oknum anggota DPRD yang menerima proyek. “Sangat tergantung seperti apa, kalau tekait dengan etika tentu BK akan turun. Tapi selama ini tidak ada seperti itu,” pungkasnya. (Has)
