TOTABUAN.CO BOLMONG —Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit- Welty Komaling terancam didiskualifikasi atau digugurukan. Hal itu menyusul dengan terjadinya beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan aparat Kepolisian.
Setidaknya ada enam kasus OTT dengan barang bukti amplop yang berisi uang, stiker paslon LM WK, kaos, kupon serta lampiran daftar nama penerima politik uang.
Sejumlah orang diduga tim sukses berhasil diamankan, termasuk oknum pejabat dan mobil dinas ikut digiring di. Kantor Polisi.
Pada Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.
Calon kepala daerah yang terbukti memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih di Pilkada serentak 2024 dapat digugurkan pencalonannya jika sudah ada keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ayat 1 dijelaskan, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
Ayat 2 disebutkan calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Selain pasangan calon kepala daerah, undang-undang Pilkada juga melarang anggota partai politik, tim kampanye, hingga relawan memberikan uang secara langsung atau tidak langsung kepada warga di Pilkada 2024.
Terlebih, jika tujuan politik uang itu untuk mempengaruhi pemilih, membuat suara tidak sah hingga mempengaruhi pemilih untuk tak memilih calon tertentu.
Kemudian, tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan pengadilan, tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana,” demikian bunyi Pasal 73 ayat (5) UU Pilkada.
Hingga berita ini dipublis, Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit belum memberikan tanggapan soal hasil pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang terjaring OTT. (*)
